Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Oktober 2017 | 23:35 WIB

Golkar Minta Sipol Jangan Sampai Sulitkan Parpol

Oleh : - | Kamis, 12 Oktober 2017 | 12:17 WIB
Golkar Minta Sipol Jangan Sampai Sulitkan Parpol
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily menilai Sipol atau Sistem Informasi Partai Politik sebenarnya sudah diatur dalam PKPU yang secara substansial telah dibahas dan dikonsultasikan.

"Prinsipnya jika SIPOL itu merupakan bagian dari instrumen untuk memudahkan proses verifikasi dan pendataan partai politik, itu bagus-bagus saja," kata Ace kepada INILAHCOM, Rabu (12/10/2017).

Ace mengingatkan jangan sampai Sipol justru mempersulit pendaftaran parpol. "Jangan sampai dengan diterapkannya Sipol itu justru mempersulit pendaftaran parpol," ungkapnya.

Dia menegaskan Sipol tidak ada dalam UU Pemilu. Namun, hal itu diatur dalam PKPU yang pembahasannya juga melibatkan Bawaslu.

Partai Golkar sejauh ini tak mempersoalkan adanya Sipol dalam aturan pendaftaran parpol ke KPU. "Kami tidak memiliki kesulitan dengan Sipol," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak menjadikan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) sebagai syarat wajib dalam proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi partai politik peserta pemilu 2019.
Permintaan itu dilayangkan melalui surat Bawaslu bernomor 0890/BAWASLU/PM.00.00/IX/2017 tanggal 29 September 2017.

Anggota Bawaslu, Mochamad Afifuddin, mengatakan permintaan tersebut dilayangkan terutama sebagai antisipasi terjadinya sengketa pemilu. "Orientasi dari apa yang sudah kami lakukan sampai hari ini adalah orientasi pencegahan," katanya di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017.

Afifuddin mengatakan peraturan KPU tentang kewajiban penggunaan Sipol itu tak dibahas dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. "Sipol ini tidak langsung ada (di Undang-Undang Pemilu) dan langsung jadi prasyarat wajib," ujarnya.

Selain itu, Bawaslu menerima banyak masukan dan keluhan dari partai politik terkait dengan penggunaan Sipol. Partai politik yang ingin mendaftar pemilu mengalami berbagai kesulitan menggunakan Sipol. [rok]

Komentar

 
x