Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 11 Desember 2017 | 14:43 WIB

KPK Tak Perlu Izin Pengadilan Sita Harta Tersangka

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 11 Oktober 2017 | 20:12 WIB
KPK Tak Perlu Izin Pengadilan Sita Harta Tersangka
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat melakukan penyitaan benda bergerak atau tidak bergerak yang diduga hasil tindak pidana korupsi tanpa izin dari pengadilan.

"KPK tidak perlu izin (dari pengadilan) untuk menyita (barang) termasuk sita eksekusi uang pengganti," kata Plt Unit Pelacakan Aset Pngelolaan Barang Bukti dan Eksekusi KPK (Labuksi) Irene Putri dalam acara diskusi bertajuk "Barang Sitaan dan Barang Rampasan" di Gedung KPK, Rabu (11/11/2017).

Irene menjelaskan, penyitaan dilakukan tanpa izin dari pengadilan itu bersandar pada Undang-undang KPK No 30 tahun 2002 pasal 47.

Pada pasal itu berbunyi, atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya.

"Sitaan belum hak negara, tapi baru upaya paksa penyidik untuk melakukan penyitaan atas semua dilimpahkan ke penuntut umum dan dikaji apakah barang-barang itu relevan untuk pembuktian atau tidak termasuk penyitaan yang diduga tindak pidana maka penuntut umum akan melakukan review apakah merupakan hasil tindak pidana atau tidak, belum ada implikasi itu rampasan negara," ujar dia.

Selain tidak harus izin dari pengadilan, KPK juga bisa melelang barang sitaan. Namun, tidak semua barang sitaan itu bisa dilelang. Hanya beberapa kriteria barang sitaan saja yang dapat dilelang, seperti benda hidup yakni hewan, dan mobil.

"Dapat dilakukan (lelang, sesuai) pasal 45 KUHAP menyatakan itu tapi terbatas untuk barang mudah rusak, sulit perawatannya sehingga bisa dilelang lebih dulu," ujar dia.

Namun barang sitaan yang dilelang itu harus persetujuan dari tersangka atau terdakwa. "Mekanismenya, sedapat mungkin dengan persetujuan terdakwa," ujar dia.

KPK, kata dia, sebelumnya juga pernah melakukan lelang pada barang sitaan milik mantan Bupati Subang, Ojang Sohandi. Sapi milik Ojang yang disita dilelang lebih dulu oleh KPK. Hal itu atas pertimbangan perawatan sapi tersebut.

"Apakah kpk melakukan lelang barang sitaan? Ojang Sohadi melakukan lelang barang berupa sapi," kata dia.[jat]

Tags

Komentar

 
x