Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 19 Oktober 2017 | 21:17 WIB

Masuk Pengurus DPP Golkar

Pensiunan Jenderal Bisa Jadi Senjata Makan Tuan

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 11 Oktober 2017 | 06:07 WIB
Pensiunan Jenderal Bisa Jadi Senjata Makan Tuan
Direktur Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Direktur Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menilai masuknya nama purnawirawan jenderal dalam kepengurusan DPP Partai Golkar akan menjadi senjata makan tuan buat Setya Novanto sebagai ketua umum.

Menurut dia, memang masuknya nama Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko sebagai Koordinator Bidang Polhukam menggantikan Yorrys Raweyai, kemudian Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto sebagai Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah serta Letjen TNI (Purn) Haji Lodewijk Freidrich Paulus bentuk kesolidan baru.

"Itu strategi untuk konsolidasi lebih solid lagi Golkar, lebih baik memasukan orang baru daripada mempertahankan orang lama tapi menimbulkan perpecahan, menimbulkan ketidaksolidan partai bersatu suara," kata Igor kepada INILAHCOM, Selasa (10/10/2017).

Di sisi lain, kata Igor, hal itu juga bisa menjadi senjata makan tuan. Sebab, kadang-kadang kelemahan partai politik itu justru bukan kader yang dimajukan misalkan dalam pilkada mencomot orang lain yang lebih populer.

"Tapi untuk internal sendiri ternyata ini terjadi dan Golkar malah memulainya membuka lembaran baru, jadi ini jelek. Karena fungsi partai politik adalah kaderisasi, kalau kaderisasi seharusnya mempertahankan kader yang lama," ujarnya.

Padahal, lanjut dia, di dalam AD/ART Partai Golkar sepertinya disebutkan yang bisa menjabat fungsionaris partai itu harus punya pengalaman 5 sampai 10 tahun sehingga tidak bisa memasukan orang begitu saja.

"Kalau misalnya ada kader lama yang mbalelo tidak sesuai dengan kebijakan partai, ya diberi surat peringatan, tertib administrasi sesuai mekanisme AD/ART parpol, jangan langsung dipecat kemudian memasukan kader baru," jelas dia.

Meskipun, kata Igor, hal tersebut memang kewenangan ketua umum yang bisa diartikan untuk menjaga solidaritas. Karena menurut dia, hal itu bisa meredam keresahan yang selama ini misalnya menghantui Golkar dengan persoalan yang ingin Novanto diganti atau tidak.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto melakukan revitalisasi dan restrukturisasi komposisi dan personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar masa bakti 2014-2019.

Lewat surat dengan nomor KEP-252/DPP/Golkar//X/2017 nama Yorrys Raweyai yang sebelumnya menjabat Ketua Koordinator Bidang Polhukam, dalam surat tersebut digantikan Letjen TNI (Purn) Eko Wiratmoko.

Surat ini ditandatangani langsung Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar dan Idrus Marham sebagai Sekjen Golkar pada 2 Oktober 2017. Sebanyak 300 kader yang ditetapkan Setya Novanto sebagai pengurus DPP Partai Golkar hasil revitalisasi partai.[ris]

Komentar

 
x