Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 15:09 WIB

Djan Harus Pelajari UU Parpol&UU Pemilu

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 11 Oktober 2017 | 03:02 WIB
Djan Harus Pelajari UU Parpol&UU Pemilu
Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan KPU pasti sudah mengkaji secara cermat dan teliti persoalan kepengurusan PPP dengan menggunakan parameter perundang-undangan khususnya UU Partai Politik dan UU Pemilu. Hal ini menanggapi kedatangan Djan Faridz (DF) dan kubunya ke KPU.

"Nah, siapapun yang menggunakan parameter UU maka akan sampai pada kesimpulan bahwa klaim DF dan segelintir pengikutnya sebagai pengurus DPP PPP tidak ada dasar atau legitimasi hukumnya," kata Arsul, Selasa (10/10/2017).

Anggota Komisi III DPR RI ini menjelaskan satu-satunya legitimasi kelompok DF selama ini adalah Putusan Kasasi MA No. 601/2015. Nah, Putusan Kasasi No. 601 ini telah secara tegas dibatalkan oleh MA sendiri dengan Putusan PK No. 79/2017.

"Jadi satu-satunya legitimasi kelompok DF sudah tidak ada lagi," ujarnya.

Kedua, kata Arsul, selama ini DF ini merujuk pada Putusan Mahkamah Partai (MP) PPP dan menggunakan beberapa ahli hukum untuk membangun opini berdasar Putusan MP PPP ini di ruang publik. Ini merupakan bentuk penyesatan informasi (misleading information).

"Oleh karenanya, tidak ada Putusan MP PPP yang secara eksplisit menyatakan kepengurusan DF adalah yang sah," jelas dia.

Ketiga, lanjut dia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta telah menolak gugatan TUN Djan Faridz atas SK Menkumham terkait kepengurusan PPP setelah Muktamar Pondok Gede tahun 2016.

"Penolakan gugatan ini seiring dengan penolakan Mahkamah Konsitusi (MK) atas tiga permohonan DF dan kelompoknya terkait dengan uji materi pasal tentang pengesahan kepengurusan partai dalam UU Parpol dan UU Pilkada," katanya.

Arsul menilai apa yang digembar-gemborkan oleh Djan bahwa Menkumham tidak melaksanakan Putusan MA dalam perkara kasasi TUN No. 504/2015 juga tidak benar. Menkumham telah melaksanakan putusan kasasi TUN dengan mencabut SK Kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya yang diperintahkan dalam putusan tersebut.

"Lalu mengembalikan SK Kepengurusan PPP kepada kepengurusan hasil Muktamar Bandung yang dipimpin oleh Suryadharma Ali dan M. Romahurmuziy yang kemudian menyelenggarakan Muktamar Pondok Gede April 2016," katanya.

Oleh karena itu, Arsul mengatakan sudah saatnya Djan membaca kembali secara cermat aturan perundang-undangan yang ada dan meneliti kembali seluruh dokumen terkait dengan persoalan PPP.

"Setelah itu, perlu introspeksi untuk berhenti terus menerus memelihara kesan di ruang publik bahwa PPP masih terpecah belah," tandasnya.[ris]

Komentar

 
Embed Widget

x