Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 00:06 WIB

Bupati Rita Urungkan Niat Lawan KPK

Oleh : Indra Hendriana | Selasa, 10 Oktober 2017 | 22:58 WIB
Bupati Rita Urungkan Niat Lawan KPK
Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Niat Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari, melakukan upaya perlawanan hukum melalui jalur praperadilan diurungkan. Rita mengaku akan fokus kepada kasus hukum yang tengah dituduhkan oleh KPK.

Hal ini disampaikan Rita melalui Kuasa Hukumnya, Noval El Farveisa seusai kliennya diperiksa sebagai tersangka. Rita yang juga ketua DPP Partai Golkar Kaltim itu pada saat ditahan oleh KPK mengatakan akan melakukan perlawanan hukum pada KPK lewat praperadilan.

"Kami ikuti proses perkaranya saja. Jadi tidak (mengajukan) praperadilan. Klien saya tidak berminat mengajukan, jadi kami gak bisa memaksa klien untuk mengajukan praperadilan," kata Noval di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Sementara Rita mengaku pemeriksaan hari ini masih pemeriksaan awal soal kronologi dan izin perkebunan sawit. Puluhan pertanyaan diajukan penyidik kepada dirinya.

"Tadi pemeriksaan masih awal-awal saya, pokoknya awal-awal. Seperti soal kronologi peristiwa, soal izin (sawit) juga. Tadi sekitar 12 pertanyaan lah," sudah ya, mohon maaf," ungkap Rita sembari masuk ke dalam mobil tahanan yang akan membawanya ke Rumah Tahanan KPK.

Rita diketahui ditetapkan sebagai tersangka dengan dua sangkaan. Yakni diduga menerima gratifikasi terkait dengan jabatannya dan menerima suap.

Dalam perkara gratifikasi, Rita bersama-sama Khairudin ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya yaitu uang sebesar USD 775 ribu atau setara Rp 6,975 miliar. Penerimaan itu berkaitan dengan sejumlah proyek di Kutai Kartanegara selama masa jabatan tersangka.

Sementara dalam kasus suap, Rita diduga menerima suap dari Hery Susanto Gun selaku Dirut PT Sawit Golden Prima senilai Rp 6 miliar sekitar bulan Juli dan Agustus 2010.

Uang itu diduga untuk memuluskan perizinan lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunan sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman kepada PT Sawit Golden Prima. Dalam kasus itu, KPK juga menetapkan Hery sebagai tersangka. [ivs].

Komentar

 
x