Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Oktober 2017 | 06:51 WIB

Istana Gerah Jokowi Disebut Paksakan Infrastruktur

Oleh : Ray Muhammad | Selasa, 10 Oktober 2017 | 22:46 WIB
Istana Gerah Jokowi Disebut Paksakan Infrastruktur
Sekretaris Kabinet Pramono Anung - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Istana angkat bicara soal pandangan berbagai pihak yang menilai pemerintahan Jokowi-JK tengah memaksakan percepatan pembangunan infrastruktur agar seluruhnya tuntas pada tahun 2019.

Adapun saat ini pemerintah menargetkan agar seluruh pembangunan infrastruktur di berbagai daerah dapat selesai di akhir tahun 2018. Hal ini dinilai sebagai strategi politik Jokowi untuk Pilpres 2019.

"Mana bisa infrastruktur itu dipaksakan. Jadi, semua hal yg berkaitan dengan pembangunan infrastruktur kalau memang selesai ya, selesai. Kalau enggak selesai ya, enggak selesai," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Ia menegaskan, segala pembangunan infrastruktur telah dipersiapkan anggarannya oleh pemerintah. Termasuk target penyelesaiannya."Memang semuanya karena tahun anggaran itu sudah dipersiapkan. Jadi, hal-hal yang direncanakan dari awal oleh pemerintah, terutama oleh Menteri PU dan Menteri Perhubungan, harapannya memang akan banyak yang selesai pada tahun 2018 ini," katanya.

Hal senada pun disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo. Ia menyatakan tak setuju mengenai penilaian tersebut lantaran pemerintah telah menargetkan target penyelesaian seluruh pembangunan infrastruktur.

"Saya kira enggak seperti itu. Saya kemarin rapat dengan Menteri PU gabungan gubernur se-Sumatera juga clear semua, enggak ada masalah. Memang masih ada hambatan masalah tanah. Semua minta, Pak Jokowi terpaksa menuruti keinginan gubernur," kata Tjahjo.

Ia mencontohkan, Gubernur Bangka Belitung menginginkan Presiden Jokowi harus hadir menyerahkan 9.000 sertifikat tanah maupun area pertambangan rakyat.

"Mengklopkan jadwal saja karena semua gubernur minta Pak Jokowi hadir. Di samping meninjau infrastruktur, juga meninjau masalah-masalah sosial. Saya kira itu penting karena 12 paket kebijakan ekonomi yang digagas Pak Darmin itu banyak yang terhambat," ungkapnya.

Hambatan itu menurutnya soal berbagai perda yang dianggap bermasalah, utamanya untuk pengembangan investasi di berbagai daerah tanah air.

"Nah, ini akan kami kumpulkan. Soal waktu akan kami serahkan ke Mensesneg dan Seskab. Nanti ada Pak Presiden, ada Pak Wapres dan Menko terkait. Lengkap Gubernur, Bupati, Wali Kota termasuk Ketua DPRD. Di rapat kabinet juga sama. Jangan sampai investor luar dan dalam negeri itu terhambat hanya gara-gara birokrasi, aturan yang dibuat oleh manusia," tandas Mendagri.[ivs].

Komentar

 
x