Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 18 Oktober 2017 | 23:35 WIB

Ketua MA Harus Bertanggungjawab Atas OTT Hakim

Oleh : Ajat M Fajar | Senin, 9 Oktober 2017 | 15:56 WIB
Ketua MA Harus Bertanggungjawab Atas OTT Hakim
Ketua Mahkamah Agung RI, Hatta Ali - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) mengkritisi banyaknya pengkapan para hakim terkait suap dan gratifikasi. Bahkan yang terbaru soal penangkapan terhadap Sudiwardono Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang dikakukan oleh KPK.

Ketua Umum DPP Ikadin, Sutrisno mengatakan, upaya penangkapan terhadap Sudiwardono Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara yang dilakukan oleh KPK harus bisa diambil hikmahnya oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Hatta Ali.

"Ini menunjukkan Ketua Mahkamah Agung RI tidak mampu untuk memberikan pembinaan terhadap aparat dibawahnya, sehingga secara etika lebih terhormat apabila Ketua Mahkamah Agung RI untuk mundur dari jabatannya, hal ini akan membuat masyarakat merasa hormat terhadap sikap ksatria dari Ketua Mahkamah Agung," ujar Sutrisno di Jakarta, Senin (9/10/2017).

Menurut dia, Mahkamah Agung (MA) belum mengambil langkah-langkah untuk mencegah banyaknya penangkapan yang terjadi kepada oknum hakim dan panitera pengadilan. Bahkan kejadian ini terus berulang kembali.

"Kalau sudah berulang kali terjadi penangkapan terhadap oknum hakim dan panitera pengadilan tapi tidak ada perubahan apa-apa malahan suap semakin merajalela, hal ini dapat diartikan bahwa lembaga peradilan dibiarkan untuk langgengnya dan tumbuh suburnya praktik mafia peradilan," katanya.

Sutrisno mengatakan, jika Gayus Lumbuun sebagai hakim agung mengetahui apa yang terjadi di MA, maka sudah seharusnya pendapat dari Gayus Lumbuun untuk didukung sepenuhnya, karena sikap itu merupakan upaya agar MA sebagai benteng terakhir peradilan harus benar-benar bersih dari praktek suap.

"Bangsa Indonesia membutuhkan badan peradilan yang bersih dari praktek mafia peradilan pada semua tingkatan, sehingga masyarakat dapat merasakan keadilan, jangan karena kebutuhan materi dari menerima suap maka nilai-nilai keadilan harus dikorbankan," katanya.

Dia menilai terbongkarnya suap yang terus menerus pada lembaga peradilan ini secara tidak langsung telah menjatuhkan nama baik negara Indonesia termasuk bangsa Indonesia, karena lembaga peradilan menjadi sarang praktek mafia peradilan yang hingga saat ini seolah-olah tidak bisa diberantas atau tidak ada sikap untuk membersihkan dari praktek suap.

"Ikadin sebagai organisasi profesi advokat mempunyai kepentingan terhadap lembaga peradilan yang bersih, sehingga setiap advokat ketika menjalankan tugas profesinya dalam litigasi tidak lagi dibayangi dengan praktek suap yang melibatkan panitera dan hakim pada semua tingkat peradilan," katanya.[jat]

Tags

Komentar

 
x