Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 17 Desember 2017 | 18:44 WIB

Gamawan Tak Mau Disalahkan Soal Tender e-KTP

Oleh : Happy Karundeng | Senin, 9 Oktober 2017 | 14:40 WIB
Gamawan Tak Mau Disalahkan Soal Tender e-KTP
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi - (Foto: inilahcom/Agus Priatna)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah sengaja memenangkan beberapa perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Percetakan Republik Indonesia untuk menyelesaikan proyek e-KTP Tahun 2011-2012.

"Menurut undang-undang, Perpres 10 harus menteri yang tandatangan. Penetapan memang menteri, tapi yang menentukan pemenangnya panitia," kata Gamawan saat bersksi dalam sidang terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).

Ia menjelaskan, sebelum menandatangani hasil penetapan pemenang lelang tender proyek e-KTP, ia terlebih dahulu meminta Badan Pengawasan Keuangan untuk mengaudit hasil tender itu.

"Pada waktu saya mau tanda tangan, saya tidak percaya bagitu saja. Saya kirim dokumennya ke BPKP. Saya bilang waktu itu, apakah anda-anda (panitia) bertanggung jawab, sudah berdasarkan hukum? Sudah kata panitia. Kemudian saya terima, saya perintahkan kepada Sekjen untuk menyurati BPKP, minta ini di audit. Ada (suratnya), resmi, ada laporannya. Sebelum saya tandatangan, saya minta pula BPKP audit, setelah keluar hasilnya baru saya Tandatangani. Jadi panitianya melapor kepada saya," paparnya.

Ia juga menyebut, sebelum tender dilakukan ia sudah meminta BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mendampingi tender tersebut.

"Sebelumnya saya juga sudah surati BPKP dan LKPP, tolong dampingi tender proyek ini," katanya.

Gamawan mengakui bahwa tanpa meminta BPKP untuk mengaudit pun, dirinya bisa menandatangani surat pemenang tender itu. Namun karena dia memegang teguh prinsip kehati-hatian, dia pun meminta BPKP mengaudit.

Ia menambahkan, jika sedari awal laporan BPKP mengatakan bahwa memang ada kecurangan dalam penentuan pemenang tender, maka dia akan membatalkan proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun itu.

Setelah diaudit oleh BPKP, Gamawan pun mengaku pernah mempersantasikan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Apabila terdapat KKN, dan dinyatakan oleh aparat hukum, aparat hukum itu siapa? Kan harus polisi, harus, jaksa, harus KPK, BPKP, BPK, kan itu. Sejauh selama saya jadi Menteri Dalam Negeri nggak pernah ada laporan bahwa ini ada mark up. Bagaimana saya mau batalkan," tutupnya.

Selain Gamawan Fauzi, persidangan kali ini juga menjadwalkan kesaksian Setya Novanto, Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Golkar dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun, kedua politisi tersebut tidak hadir.[jat]

Komentar

 
x