Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 18 Desember 2017 | 14:07 WIB

Pilkada Aceh Selatan Terancam Tidak Diawasi

Oleh : - | Senin, 9 Oktober 2017 | 02:08 WIB
Pilkada Aceh Selatan Terancam Tidak Diawasi
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Tapaktuan, Aceh - Meski sudah memasuki bulan Oktober 2017, Pemkab belum menganggarkan dana untuk Panitia pengawas pemilih (Panwaslih) setempat. Padahal pelaksanaan Pilkada akan dilakukan pada 2018.

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2018 terancam tanpa pengawasan.

Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Safli Alian berharap kebutuhan anggaran yang telah diajukan sejak bulan Juni tersebut diharapkan bisa dianggarkan dalam APBK-P tahun 2017.

Namun, hingga APBK-P 2017 telah dilakukan pengesahan bersama eksekutif dan legislatif akhir September 2017, alokasi anggaran untuk Panwaslih justru nihil, katanya.

"Sinyal bahwa Panwaslih Aceh Selatan tidak mendapat kucuran dana dalam APBK-P 2017 tersebut memang telah tercium sejak lama, karena selama berlangsungnya proses pembahasan APBK-P 2017 antara TAPD dengan Banggar dewan, Panwaslih tidak pernah dipanggil untuk merasionalisasikan kebutuhan anggaran yang telah diajukan tersebut," kata Safli Alian di Tapaktuan, Minggu (8/10/2017).

Sementara itu, tambah dia, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP), tahapan Pilkada 2018 secara resmi telah dimulai sejak bulan Oktober 2017.

Kemudian, kata Safli, jikapun anggaran pengawasan dimaksud akan dianggarkan dalam APBK murni tahun 2018, tetap saja Panwaslih setempat tidak bisa menggunakannya, sebab untuk kegiatan tahun 2017 tidak bisa menggunakan anggaran tahun 2018.

"Jika pola seperti ini dijalankan oleh Pemkab Aceh Selatan, sama halnya sengaja menjerat kami ke ranah hukum," kata Safli.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Selatan, Diva Samudra Putra mengatakan tidak dianggarkannya dana pengawasan Pilkada 2018 dalam APBK-P 2017 karena pihak Panwaslih terlambat mengajukan anggaran.

"Usulan anggaran justru dimasukkan pada tanggal 28 September 2017 atau sehari sebelum pengesahan APBK-P 2017, sehingga anggaran tersebut tidak mungkin dimasukkan lagi karena alokasi anggaran tersebut selain harus dilakukan pembahasan bersama untuk rasionalisasi anggaran juga harus ada Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)," kata Diva.

Pihaknya, sambung Diva, memastikan kebutuhan anggaran Panwaslih akan dimasukkan dalam APBK murni 2018, sebab jika APBK 2018 bisa disahkan pada bulan November 2017, maka anggaran pengawasan Pilkada sudah bisa dicairkan pada bulan Januari 2018.

Saat ditanya apakah anggaran tersebut masih bisa dialokasikan dalam APBK-P 2017, Diva memastikan bahwa hal itu tidak mungkin dilakukan lagi.

"Hal itu tidak mungkin dilakukan lagi karena jika tetap dipaksakan maka sangat berpotensi akan melanggar aturan," ujar Diva. [tar]

Komentar

 
x