Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 13 Desember 2017 | 23:59 WIB

Ketika Daya Beli Menjadi Isu Politik

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 5 Oktober 2017 | 18:47 WIB
Ketika Daya Beli Menjadi Isu Politik
(Foto: Ilustrasi)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Persoalan daya beli masyarakat yang turun rupanya menjadi polemik di tingkat elit. Presiden Joko Widodo pun menyoroti isu persoalan daya beli masyarakat yang banyak disebut sedang turun. Ia menuding, isu itu diciptakan oleh rival politiknya untuk kepentingan Pemilu 2019. Betulkah?

Presiden Joko Widodo di hadapan pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengyebutkan soal lesunya daya beli masyarakat merupakan isu politik yang sengaja dihembuskan oleh rival politiknya menjelang Pemilu 2019.

"Isunya hanya daya beli turun. Saya liatin siapa yang ngomong, (orang) politik oh enggak apa-apa. Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blak-blakan saja," kata Jokowi di hadapan pengusaha, Selasa (3/10/2017) sore.

Untuk memperkuat argumen, Jokowi menyebutkan adanya pergeseran pembeli dari offline ke online. Indikator yang bisa dijadikan rujukan salah satunya jasa kurir yang mengalami peningkatan sebesar 130 persen selama September kemarin. Jokowi menyebut data tersebut ia peroleh dari JNE dan Kantor Pos. "JNE cek, kantor cek. Saya kan orang lapangan," sebut Jokowi.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menaggapi pernyataan Jokowi yang mengklaim tidak ada penurunan daya beli masyarakat agar membuktikannya langsung. Hanya saja Agus memastikan sejumlah indikator ekonomi saat ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang menurun. Ia membandingkan angka pertumbuhan di era SBY yang mencapai 6-7 persen sedangkan di era Jokowi di kisaran 4-5 persen. "Masyarakat menengah ke bawah kita kurang mempunyai daya beli produk dan jasa dalam negeri," cetus Agus.

Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menilai pernyataan Jokowi yang menuding lawan politiknya terkait lesunya daya beli masyarakat sebenarnya merupakan persoalan yang dihadapi pemerintah. "Kok nyalahin orang lain," kata Yandri.

Yandri menyarankan agar Presiden Jokowi fokus bekerja, tidak perlu menyalahkan pihak lainnya. Menurut dia, jika elektabilitas turun, semestinya menjadi bahan koreksi, bukan justru menyalahkan pihak lainnya. "Kalau elektabilitasnya turun, ya koreksi dirilah, bertanya pada diri sendirilah," cetus Yandri.

Sementara menurut Hananto, seorang pendagang makanan ritel yang berada di wilayah Palmerah mengatakan daya beli masyarakat terasa saat pemerintahan Jokowi. Ia mengklaim omset turun hingga 50 persen. "Saya baru merasakan saat ini. Selama 15 tahun saya jualan, baru sekarang terasa berat," cetus Hananto kepada INILAHCOM, Rabu (4/10/2017).

Ia mengaku bingung dengan situasi saat ini. Hanan berharap kondisi daya beli masyarakat kembali pulih. Menurut dia, apa yang ia rasakan sama sekali tidak ada urusan dengan politik. "Saya ingin kembali normal," harap Hanan.

Komentar

 
x