Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 14 Desember 2017 | 09:41 WIB

Ombudsman: Kemenag Tidak Punya Data Base Umrah

Oleh : Agus Iriawan | Rabu, 4 Oktober 2017 | 13:59 WIB
Ombudsman: Kemenag Tidak Punya Data Base Umrah
Anggota Ombudsman RI Ahmad Su'adi - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ombusman menggelar pertemuan dengan Menteri Agama Lukman Hakim, Bareskrim, Kementerian luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas hasil investigasi terkait kasus First Travel dan tata kelola pelayanan umrah.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Su'adi mengatakan bahwa pihak Kementerian Agama tidak mempunyai data base jamaah umrah. Data tersebut hanya terdapat di Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).

"Hal ini dapat menyulitkan dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan umrah oleh Kementerian Agama," kata Su'adi usai pertemuan di kantornya, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Selain itu, terdapat perbedaan data antara jumlah PPIU di Kemenag dan data yang ada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI. Ada 387 PPIU yang berdomisili di DKI Jakarta terdaftar di Kemenag RI.

"Ada 83 PPIU atau sekitar 21 persen yang benar sesuai dengan data atau nama PPIU di PTSP DKI Jakarta," jelasnya.

Terdapat 304 PPIU yang terdaftar di Kementerian Agama, tetapi tidak ada di Dinas Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta. Selanjutnya, ada 100 PPIU yang terdaftar di Dinas Penanaman Modal PTSP DKI Jakarta, tetapi tidak terdaftar di Kemenag.

Keterangan dari 83 PPIU yang terdaftar di Kemenag dan di PTSP sudah tercantum di data pajak. Namun dari jumlah itu data yang bersatus KSWP ( PER-43/PJ/2015) valid hanya ada 64 PPIU.

Sementara itu, 19 PPIU tercantum tidak valid seperti nomor NPWP tidak sama dengan nama perusahaan dan ditemukan tidak menyerahkan Surat Pemberitahu Tahunan (SPT ) selama dua tahun.

"Kalau berdasarkan penyesuain data dari 83 PPIU yang berada di DKI Jakarta dan yang terdaftar di Kemenag ditemukan 36 PPIU atau sebanyak 43 persen yang melampirkan IMB sebagia persayaratan menjadi Biro Perjalanan Wisata atau PPIU ,tapi ada 17 atau sekitar 21 persen PPIU yang tidak melampirkan IMB dan 30 PPIU sekitar 36 persen tidak terdaftar," ujarnya.

Ombudsman sudah melakukan koordinasi dengan PTSP DKI Jakarta dalam penyesuaian terhadap 83 PPIU yang terdaftar di Kemenag.

"Hasilnya ditemukan sekitar 47 persen melampirkan NPWP sebagai persayaratan dalam mengurus Biro Perjalanan Wisata / PPIU," jelasnya.

Dia menerangkan terdapat 14 PPIU yang tidak melampirkan NPWP dalam mengurus izin dan 30 PPIU tidak terdaftar.

"Terdapat 14 PPIU atau sekitar 17 persen yang tidak melampirkan NPWP dalam pengurusan izin dan 30 PPIU atau sekitar 36 persen yang tidak terdaftar," papar Su'adi.

Ombudsman juga menemukan temuan dalam pola rekrutmen jamaah Umrah yang berpotensi menimbulkan permasalahan. Banyak jamaah direkrut dengan ustaz atau tokoh masyarakat yang bekerjasama dengan PPIU.

"Meskipun dalam proses penyelenggaraananya pihak PPIU tidak terlibat langsung dengan penyelenggaraan umrah," pungkasnya. [rok]

Tags

Komentar

 
x