Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 16 Desember 2017 | 15:54 WIB

Implikasi Politik Novanto Lepas dari Tersangka KPK

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 29 September 2017 | 19:55 WIB
Implikasi Politik Novanto Lepas dari Tersangka KPK
Ketua DPR Setya Novanto - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Status hukum tersangka Ketua DPR Setya Novanto dinyatakan tidak sah oleh hakim tunggal di PN Jakarta Selatan. Putusan ini mengukuhkan sosok Setya Novanto yang sulit tersentuh hukum. Apa dampak politiknya?

Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan upaya hukum Setya Novanto berupa pra peradilan Ketua DPR Setya Novanto. Penetapan status tersangka oleh KPK pada 17 Jui 2017 dinyatakan tidak sah secara hukum. "Menyatakan penetapan pemhon Setya Novanto sebagai tersangka dinyatakan tidak sah," ujar Hakim Cepi di PN Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017).

Putusan hakim ini memiliki konsekwensi hukum yakni tak ada lagi kewenangan KPK untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap Setya Novanto dalam kasus yang disangkakan pada Ketua Umum Partai Golkar ini.

Hakim Cepi menyebutkan alasannya memutus penetapan tersangka Setya Novanto tidak sah karena alat bukti dalam penetapan Setya Novanto sebagai tersangka menggunakan alat bukti yang sebelumnya juga digunakan untuk perkara sebelumnya. "Setelah diperiksa, bukti-bukti merupakan hasil pengembangan dari perkara orang lain yaitu Irman dan Sugiharto," kata Cepi.

Merespons putusan PN Jakarta Selatan atas pra peradilan Setya Novanti, Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan secara normatif bisa saja KPK menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terhadap Setya Novanto. Ia merujuk Peraturan MA No 4 Tahun 2016 yang menyebutkan penyidik bisa menerbitkab Sprindik baru bula mana penetapan tersangka telah dibatalkan. "Tapi ini bukan berarti sikap kami (menerbitkan sprindik baru). Kami akan lakukan konsolidasi dan evaluasi," sebut Setiadi.

Proses sidang pra peradilan Setya Novanto ini sejak awal dinilai janggal oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam pandangan ICW, terdapat enam kejanggalan dalam proses pra peradilan tersebut di antaranya keengganan hakim memutar rekaman sebagai bukti keterlibatan Setya Novanto.

Selain itu, hakim menolak eksepsi atas keberatan dari KPK dalam menguji status penyelidik dan penyidik, sikap hakim menunda mendengarkan keterangan ahli Tekhonologi Informasi dari UI, pengabaian permohonan intervensi yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan Organisasi Advokat Indonesia (OAI) di awal persidangan. Di bagian lain, ICW juga menilai pernyataan hakim yang menyebut KPK sebagai lembaga ad hoc merupakan di luar materi pra peradilan.

Putusan PN Jakarta Selatan ini tentu akan memiliki resonansi politik bagi Novanto baik dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar atau Ketua DPR. Dengan lepasnya status sebagai tersangka, setidaknya ini menjadi modal baru Novanto untuk kembali menguatkan dominasi pengaruhnya di tubuh Partai Golkar.

Padahal, belakangan wacana untuk menonaktifkan sementara Setya Novanto menguat di internal Partai Golkar. Putusan PN Jakarta Selatan ini menjadi amunisi baru bagi Setya Novanto untuk kokoh di internal partai.

Komentar

 
x