Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 20 Oktober 2017 | 06:33 WIB

KPK Perpanjang Penahanan Kasus Suap PN Bengkulu

Oleh : - | Senin, 25 September 2017 | 22:00 WIB
KPK Perpanjang Penahanan Kasus Suap PN Bengkulu
Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan selama 40 hari terhadap tiga tersangka suap putusan perkara di Pengadilan Tipikor pada PN Bengkulu.

"Dilakukan perpanjangan penahanan selama 40 hari mulai 27 September sampai 5 Novemberi 2017 untuk tiga tersangka tersebut," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (25/9/2017).

Tiga tersangka yang diperpanjang masa penahanannya antara lain karyawan swasta Syuhadatul Islamy, Panitera Pengganti PN Bengkulu Hendra Kurniawan, dan anggota Majelis Hakim Pengadilan Tipkor Bengkulu Suryana.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut, yaitu sebagai pihak yang diduga penerima, yaitu Suryana dan Hendra Kurniawan.

Sedangkan diduga pihak pemberi Syuhadatul Islamy yang juga keluarga keluarga dari terdakwa Wilson.

Diduga pemberian uang terkait dengan penanganan perkara Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl dengan terdakwa Wilson agar dijatuhi hukuman yang ringan oleh majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

Selama proses persidangan diindikasikan pihak keluarga terdakwa berupaya mendekati hakim melalui DHN sebagai pensiunan Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu.

Diduga jumlah uang yang disepakati untuk mempengaruhi putusan adalah Rp125 juta.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Suryana dan Hendra Kurniawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu menyebut mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan sebagai pihak diduga pemberi, Syuhadatul Islamy disangkakan melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu menyebut orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda Rp750 juta.[tar]

Komentar

 
x