Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 24 Januari 2018 | 00:25 WIB
 

Edi Ariadi Ditunjuk jadi Plt Walkot Cilegon

Oleh : - | Senin, 25 September 2017 | 20:34 WIB
Edi Ariadi Ditunjuk jadi Plt Walkot Cilegon
Wakil Wali Kota Cilegon Edi Ariadi - (Foto: Istimewa)

INILAHCOM, Serang - Wakil Wali Kota Cilegon Edi Ariadi ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cilegon menggantikan Iman Ariadi yang saat ini sedang ditahan KPK terkait dugaan kasus korupsi perizinan.

Penetapan Plt Wali Kota Cilegon berdasarkan SK GUbernur Banten No 132/Kep.37-Huk/2017 yang ditandatangani Gubernur Banten Wahidin Halim dan diserahkan langsung kepada Edi Ariadi disaksikan Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono di Kantor Gubernur Banten di Serang, Senin (25/9).

Usai menerika SK Plt Wali Kota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, akan segera melakukan langkah-langkah dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Cilegon.

Sehingga roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Pihaknya juga akan melakukan pelaporan secara berkala kepada Gubernur Banten terkait proses pembangunan yang dijalankan di Kota Cilegon.

"Setelah saya menerima SK ini secara berjenjang nanti kami akan menyampaikan laporan terkait jalannya pemerintahan di Kota Cilegon. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan tugas dengan baik," kata Edi.

Usai menerima SK tersebut, ia mengaku akan melakukan pembenahan terutama bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Cilegon serta menjalankan roda pemerintahan supaya tetap berjalan dengan baik.

"Nanti kami akan segera kumpulkan pada kepala OPD untuk memberikan arahan," kata Edi.

Sementara itu Dirjen Otda Kemendagri Sumarsono mengatakan, tugas Plt Walikota ini adalah melakasanakan semua kewenangan walikota penuh dengan catatan, dalam hal melaksanakan kebijakan strategis dalam bidang personil dan keuangan harus mendapatkan ijin tertulis kemendagri melalui gubernur. .Misalnya dalam melakukan perombakan srtuktur personel harus mendpaat ijin mendagri.

"Jadi mentang-mentang sudah menjadi Plt walikota jangan masin bongkat-bongkar saja. Ini harus ijin tertulis dulu ke Kemendagri," kata Sumarsono.

Kemudian, kata dia, dalam kaitannya keuangan misalnya melakukan pinjaman untuk keuangan daerah atau menandatangani kerjasama yang akan membebani keuangan negara itu yang harus mendapat ijin Kemendagri melalui gubernur.

"Gubernur nanti akan melakuan penelitian, ini strategis atau tidak strategis. Kalau tidak strategis umpamanya silahkan diselesaikan di daerah," kata Sumarsono.

Sumarsono juga meminta kepada Plt Walikota Cilegon untuk segera melakukan langkah-langkah dalam penataan dan pembinaan aparatur di Kota Cilegon untuk membangun budaya anti korupsi serta menjaga integritas sebagai penyelenggara negara.

Sumarsono mengatakan, penetapan Plt tersebut sudah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kenapa SK Plt ini cepat dikeluarkan, karena ini merupakan komitmen dari KPK kepada Kemendagri untuk segera mengisi kekosongan agar roda pemerintahan tetap berjalan," katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kepala daerah di Banten untuk berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum ditengah upaya Pemprov Banten melakukan upaya pencegahan korupsi dengan bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ini harus jadi pelajaran. Di Banten ini kan sedang disorot, jangan sampai terjadi lagi-terjadi lagi. Makanya kepala daerah harus hati-hati dan selalu menjaga integritas," kata Wahidin Halim.

Dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang semua kepala daerah di Banten untuk diberikan arahan terutama kaitannya dalam pencegahan korupsi sesuai dengan arahan dan bimbingna KPK yang sudah beberapa tahun ada di Banten.

"Besok saya akan kumpulkan semua kepala daerah. Akan diberi arahan," katanya.

Sebelumnya KPK pada Minggu (24/5) menahan Walikota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi yang ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait perijinan Amdal pembangunan pusat perbelanjaan Transmart di Kota Cilegon.[tar]

Komentar

 
Embed Widget

x