Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Oktober 2017 | 03:42 WIB

BPK: Audit Jasa Marga Purbaleunyi Masih Jalan

Oleh : Ivan Sethyadi | Sabtu, 23 September 2017 | 12:23 WIB
BPK: Audit Jasa Marga Purbaleunyi Masih Jalan
(Foto: Istimewa)
facebook twitter


INILAHCOM, Jakarta - BPK masih melakukan audit terhadap PT Jasa Marga (Persero) cabang Purbaleunyi yang berada di bawah tersangka Sigit Yugiharto.

BPK menyebut masih ada beberapa temuan yang perlu diaudit pasca-praktik suap sebuah motor Harley Davidson terkuak.

"Informasi terakhir memang laporan itu belum selesai. Masih dalam proses. Baru ada surat tugas dan sedang menyelesaikan beberapa temuan pemeriksaan," kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman di Gedung KPK Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (22/9/ 2017) malam.

Audit dilakukan terhadap kantor PT Jasa Marga (Persero) Cabang Purbaleunyi pada 2017 untuk penggunaan anggaran 2015-2016. Audit tersebut dilakukan di bawah tim yang dipimpin oleh Auditor Madya pada Sub-Auditorat VIIB2 dan Pemeriksaan BPK, Sigit Yugoharto, yang kini berstatus tersangka di KPK.

Sigit diduga menerima suap berupa satu unit motor Harley Davidson Sportster 883 dengan perkiraan nilai Rp 115 juta. Motor tersebut diberikan Setiabudi selaku General Manager Jasa Marga cabang Pubaleunyi. Suap tersebut terkait Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap kantor cabang PT Jasa Marga cabang Purbaleunyi

Sigit selaku kepala tim pemeriksa di Jasa Marga cabang Purbaleunyi menemukan indikasi kelebihan pembayaran terkait pekerjaan pemeliharaan periodik rekontruksi jalan dan pengecatan marka jalan yang tidak seusai dan tidak dapat diyakini kewajaranya tahun 2015-2016.

Sebagai pihak menerima, Sigit disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Sementara sebagai pihak pemberi suap, Setiabudi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. [rok]

Tags

Komentar

 
x