Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 24 Oktober 2017 | 01:59 WIB

Pemerintah Akui Kewalahan Tangani Masalah Hukum

Oleh : Ray Muhammad | Jumat, 22 September 2017 | 19:31 WIB
Pemerintah Akui Kewalahan Tangani Masalah Hukum
Menko Polhukam Wiranto - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan Pemerintah memastikan pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) yang saat ini tengah dimantapkan pengukuhannya.

Adapun DKN, katanya, bukanlah lembaga yang bersifat baru, karena sebelum digagasnya pembentukan DKN, pemerintah pernah mengusulkan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

"Dulu kita pernah membentuk KKR untuk mengimbangi Komnas HAM. Pada saat Komnas HAM didirikan, itu dibentuk untuk mengisi kekosongan lembaga yg menangani pelanggaran HAM. KKR kemudian dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena tidak mengacu kepada Undang-undang Dasar kita," ujar Wiranto di area Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/9/2017).

Ia menjelaskan, DKN dibutuhkan karena negara memerlukan lembaga yang menjadi instrumen untuk menangani berbagai konflik horizontal di tengah masyarakat.

"Kita tidak ada satu lembaga, tidak ada satu instrumen yang setiap ada konflik horizontal yang seharusnya bisa diselesaikan musyawarah mufakat, tidak harus lewat pengadilan, terpaksa harus lewat pengadilan dan ditangani komnas HAM," ujarnya.

Wiranto menjelaskan, Komnas HAM merupakan lembaga yudisial yang tugasnya menyelidiki terjadinya satu pelanggaran HAM. Hasil penyelidikan itu lalu dikirim ke proses pengadilan.

"Padahal sebenarnya budaya kita tidak selamanya semua permasalahan masuk pengadilan, itu budaya barat waktu itu. Kita musyawarah mufakat. Saling bunuh membunuh antar suku di Papua saja ada musyawarah mufakat, begitu mereka ada acara bakar batu makan bersama. Dengan membakar batu dan makan disitu, selesai kok. Kok kita lupakan itu," paparnya.

Melalui pembentukan DKN, pemerintah mengharapkan agar masyarakat dapat menyelesaikan segala konflik dengan kepala dingin, tanpa langsung tergesa-gesa mengambil jalur hukum.

"Kita kewalahan banyak masalah (hukum) yang dibawa ke ranah peradilan. Perlu adanya satu badan penyangga yang memfasilitasi, ayo kita selesaikan dulu lah, musyawarah mufakat. Ya supaya kita rukun, supaya kita guyub, supaya tidak terjadi satu konflik berkepanjangan. Sekarang DKN sudah digodok. Sudah sampai ujung. Sebentar lagi muncul. Iya, tinggal Perpres," tandasnya.[jat]

Komentar

 
x