Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 17 Oktober 2017 | 12:47 WIB

Effendi: Pemda Harus Cari Solusi Atasi Kemiskinan

Oleh : - | Senin, 18 September 2017 | 11:08 WIB
Effendi: Pemda Harus Cari Solusi Atasi Kemiskinan
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Medan - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Prov Sumut) mencatat jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara pada 2016 sebanyak 1,455 juta jiwa. Dari jumlah tersebar di 33 kabupaten/ kota di Sumut.

Dari 33 kabupaten/ kota, ada lima kabupaten/kota yang jumlah penduduk miskin paling tinggi. Kelima daerah itu yakni Kota Medan (206,87 ribu) jiwa, Kabupaten Langkat (114,19 ribu) jiwa, Kabupaten Deliserdang (110,09 ribu) jiwa, Kabupaten Simalungun (92,19 ribu) jiwa, Kabupaten Asahan (84,35 ribu) jiwa, dan Kabupaten Serdang Bedagai (58,17 ribu) jiwa.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Effendi MS Simbolon berharap agar pemerintah daerah segera mencari solusi untuk mengatasi ini. Penyebab kemiskinan adalah minimnya ketersediaan lapangan kerja sehingga menimbulkan banyaknya pengangguran, masih rendahnya tingkat pendidikan, dan belum meratanya pembangunan di setiap daerah.

Menurut anggota Komisi I DPR ini, pemda sebaiknya menciptakan lapangan kerja baru yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sehingga, pengangguran di setiap daerah dan angka kemiskinan juga berkurang.

"Menciptakan lapangan kerja tentunya juga bisa dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang enterpreneur. Ini bisa dilakukan melalui sosialisasi kepada angkatan kerja yang usianya masih muda. Sehingga, akan timbul enterpreneur muda yang menciptakan lapangan kerja nantinya, bukan pencari kerja," katanya, Senin (18/9/2017).

Kemiskinan juga ditimbulkan dari masih rendahnya tingkat pendidikan. Perlu adanya perhatian khusus dari pemda dalam memberikan pendidikan ke masyarakat yang kurang mampu. Ia memisalkan dengan memberikan beasiswa kepada pelajar kurang mampu.

"Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA sederajat, bahkan sampai jenjang kuliah. Kebijakan yang diciptakan juga harus menyentuh kepada kepentingan masyarakat," ucapnya.

Lalu, lanjut Effendi yang juga sebagai Ketua Umum PSBI, pembangunan ke setiap daerah juga mesti merata, sesuai dengan harapan Presiden RI Joko Widodo. Menurutnya, dana desa yang menjadi program pemerintah pusat itu diberikan demi pembangunan di setiap daerah merata. Seperti diketahui, pada 2018, anggaran desa dikisaran Rp 60 triliun untuk 74.910 desa di seluruh Indonesia. Pada 2018, dana desa ini ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan.

Meski sudah adanya dana desa dari pemerintah pusat, pemda dan pemerintah provinsi juga bisa memanfaatkan dana Coorporate Social Responsibility (CSR). Dana itu, katanya, bisa dimanfaatkan membangun desa seperti pembangunan infrastruktur di daerah. "Diharapkan dana desa ini bisa meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar, baik kesehatan, pendidikan, dan prasarana dasar," ucapnya.

Simbolon melanjutkan, kemiskinan juga disebabkan masih adanya korupsi. Karena, korupsi membuat layanan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Dan inilah yang membuat masyarakat tidak bisa menikmati hak mereka sebagai warga negara," pungkasnya. [rok]

Komentar

 
x