Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 22 November 2017 | 14:21 WIB

Emir Moeis Ajukan Uji Materi Pasal 162 KUHAP ke MK

Oleh : - | Kamis, 14 September 2017 | 19:21 WIB
Emir Moeis Ajukan Uji Materi Pasal 162 KUHAP ke MK
Emir Moeis - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Politikus senior PDI Perjuangan yang pernah menjadi terpidana tiga tahun dalam kasus suap proyek pembangkit listrik (PLTU) di Tarahan, Lampung tahun 2003, Kamis (14/9/2017) mengajukan uji materil terhadap ketentuan Pasal 162 KUHAP.

Emir pun menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukumnya. Ia meyakini Yusril punya argumentasi hukum yang kuat dalam menguji Pasal 162 KUHAP itu terhadap UUD 1945.

Pasal 162 KUHAP itu mengatur tentang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika saksi itu meninggal dunia, sakit, jauh tempat tinggalnya atau karena kepentingan negara tidak bisa hadir di persidangan, maka keterangannya cukup dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Keterangan di bawah sumpah yang dibacakan itu sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah dan hadir di persidangan.

Emir merasa dirinya punya legal standing untuk mengajukan pengujian Pasal 162 KUHAP itu karena dia merasa diperlakukan sewenang-wenang ketika dirinya diadili. Tidak ada saksi dan alat bukti yang memberatkan Emil dalam persidangan, kecuali kesaksian satu orang yang tidak hadir di sidang, namun BAP-nya dibacakan jaksa karena kesaksiannya di bawah sumpah.

Adalah Pirooz Sharafi, warganegara AS keturunan yang diperiksa sebagai saksi di Markas FBI di Washington DC. Ia mengucapkan sumpah menurut agama Kristen, padahal sepengetahuan Emir dia beragama Islam aliran Syi'ah. Keterangan Pirooz dan beberapa lembar dokumen fotocopy, menurut Emir dijadikan sebagai alat bukti menghukum dirinya tiga tahun kurungan.

Yusril yang mendampingi Emir di MK mengatakan kepada awak media bahwa Pasal 164 itu tidak menjamin adanya "due process of law" serta mengandung ketidak-adilan dan ketidakpastian hukum. Padahal, KUHAP juga mengatur baik jaksa, pesanehat hukum, terdakwa dan hakim diberi kesempatan untuk bertanya kepada saksi. Keterangan saksi yang bertentangan dengan saksi lain, bahkan bisa dikonfrontir di hadapan sidang. Hal itu tidak dapat dilakukan terhadap saksi sebagaimana diatur oleh Pasal 162 KUHAP.

"Saksi seperti itu bisa saja berbohong tanpa dapat dikonfrontir dengan saksi lain" kata Yusril. Bahkan, menurutnya, bisa saja Jaksa sengaja tidak menghadirkan saksi di bawah sumpah agar untuk menjerat terdakwa. Dalam perkara Dahlan Iskan di PN Tipikor Surabaya, menurut Yusril, hal itu juga terjadi. Saksi kunci tidak pernah dihadirkan jaksa dengan alasan sakit. Keterangan saksi itulah yang menjerumuskan Dahlan Iskan. Beruntung kini Dahlan dibebaskan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya.

Emir menambahkan, dengan kemajuan teknologi sekarang, Pasal 162 KUHAP itu sebenarnya sudah harus dihapuskan. KUHAP dibuat tahun 1980 ketika peralatan tekeconfrence belum ada. Sekarang fasilitas tele confrence sangat murah. Setiap saksi yang jauh tempat tinggalnya dapat didengar kesaksiannya melalui teleconfrence. KUHAP kita sudah ketinggalan jaman.

Yusril mengatakan bahwa jika uji materil ini dikabulkan, Emir akan mengajukan PK atas perkaranya. Perkara Emir ini, menurut Yusril, bisa melebar ke mana-mana.

"Emir adalah politisi senior dan pimpinan Komisi Energi di DPR. Kasus suap tahun 2003 itu, jika diusut lebih jauh, ibarat air, bisa mengalir sampai jauh" ujarnya. [rok]

Tags

Komentar

 
x