Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 24 November 2017 | 03:08 WIB

Fadli Sebut Laporan MAKI ke MKD Salah Alamat

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Kamis, 14 September 2017 | 14:46 WIB
Fadli Sebut Laporan MAKI ke MKD Salah Alamat
Wakil Ketua DPR, Fadli Zon - (Foto: Inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan laporan MAKI (Masyarakat Anti Korupsi Indonesia) ke MKD terkait tanda tangannya di surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto untuk KPK salah alamat.

"Saya kira salah alamat ya, banyak orang berkomentar tentang surat tapi tidak pernah baca suratnya sehingga yang diproduksi dan direproduksi adalah berita hoax, itu menurut saya dalam asas pemberitaan harus " kata Fadli di Gedung DPR, Kamis (14/9/2017).

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengaku sudah ratusan kali membuat surat seperti itu, karena itu untuk menjalankan fungsi pengawasan serta aspirasi masyarakat.

"Kami sampaikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan hukum dan perundangan yang berlaku. Tidak pernah saya meminta menunda, jadi dilihat dulu apa isinya, tidak ada permintaan penundaan terhadap KPK. Judulnya aja penyampaian aspirasi masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, isi surat itu karena adanya pengaduan dari masyarakat sehingga diteruskan beserta lampirannya. Fahri mengakui surat tersebut merupakan aspirasi dari Novanto.

"Jadi ada surat kades seperti ini, ada penyerobotan lahan, ada kasus perlindungan hukum, kita surati semua. Ada beberapa waktu lalu ganti rugi korban yang RS AL, kemarin saya ke Kampung Bayam aspirasi, saya menulis surat," jelas dia.

Ia mengatakan pimpinan yang lain tidak perlu mengetahui soal adanya surat tersebut, karena masing-masing pimpinan memiliki bidang masing-masing.

"Dalam soal kemarin juga saya diskusikan dengan yang lain tapi itu domain bidang itu, kalau saya tidak melakukan itu ya saya diskriminatif," tandasnya.

Untuk diketahui, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dugaan melanggar etika atas peristiwa pengiriman surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto ke KPK untuk kasus korupsi e-KTP setelah persidangan pra peradilannya selesai.

"Kami melaporkan Fadli Zon, yang diduga melanggar kode etik selaku pimpinan dan anggota DPR," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia Boyamin.[jat]

Tags

Komentar

 
x