Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Kamis, 23 November 2017 | 18:21 WIB

Walhi Minta Semua Lahan Registre 40 Ditindak

Oleh : - | Rabu, 13 September 2017 | 23:19 WIB
Walhi Minta Semua Lahan Registre 40 Ditindak
(Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) transparan terkait penindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengelola lahan di register 40.

Direktur Ekesekutif Walhi Sumatera Utara, Dana Tarigan meminta KLHK untuk menindak semua perusahaan yang ada di lahan register 40 yang menggunakan lahan tersebut tetapi tidak sesuai dengan peruntukkannya.

Hal ini perlu dilakukan agar pemerintah bisa bertindak adil dan tidak hanya menindak satu perusahaan saja, PT Torganda (perusahaan milik DL Sitorus), tetapi perusahaan lainnya juga termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kami sudah sampaikan itu, semua perusahaan yang salah harus ditindak dan diperlakukan sama di lahan register 40. Kalau ada yang dikelola masyarakat, maka itu termasuk reformasi agraria untuk dibagikan ke masyarakat. Jika ada perusahaan yang mengelola secara illegal, maka tanah itu harus diambilalih KLHK untuk dikembalikan ke negara dalam kondisi yang sudah dihutankan kembali. Jangan sampai pemerintah yang keluar uang (untuk menghutankan kembali), itu juga tidak adil," ujar Dana, Rabu (13/9/2017).

Ada 29 perusahaan yang menguasai lahan Register 40, yaitu PT FMP seluas 14.853 hektar, PT Wonorejo seluas 7.892 ha, PTPN IV 10.000 ha, PT SSPI seluas 5.500 ha, Koperasi Bukit Harapan (dieksekusi) 23.450 ha, KTPS 14.000 ha, PT AML 21.000 he, Koperasi Langkimat 14.000 ha, PT SSL 33.390 Ha, PT EPS 9.833 Ha, PT KM 2.000 ha, PTPN II 10.000 ha, PT Rapala 10.300 Ha, PT Inhutani IV 19.500 Ha.

Lalu ada ada juga Koperasi Parsub 17.000 ha, Kelompok Masyarakat 10.000 ha, KUD Sinar Baru 3.000 ha, KUD Serba Guna 3.000 ha (sudah memiliki sertifikat), Koperasi KPN 1.500 ha, PT Rispa 5.000 ha, Transmigrasi 7.135 ha, PT SKL 82.502 ha, PT CP 2.000 ha, PT MAI 10.781 Ha, PT KAS 4.870 Ha, PT HBP 4.000 ha, PT AMKS 4.500 Ha, PT AMKS 4.500 ha, PT Jerman 300 ha.

Namun belakangan ini yang mencuat hanya kasus lahan 47 ribu ha, lahan milik perusahaan DL Sitorus. Ini kemudian memunculkan reaksi banyak pihak, dan mempertanyakan alasan dari KLHK yang hanya mempersoalkan DL Sitorus, yang kemudian meninggal pada 3 Agustus 2017 di dalam Pesawat Garuda.

Dana menambahkan, KLHK kurang transparan dalam pengelolaan uang dari tebusan yang diberikan oleh perusahaan yang mengelola lahan di register 40.

Menurut perhitungannya, jumlah dana diperkirakan bisa mencapai Rp7,8 triliun dan dana tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

"Perintah putusan MA di eksekusi semuanya, kemudian perusahaan diberikan waktu satu siklus tanam sawit, kemudian dihutankan kembali. Nah, uang yang satu siklus tanam tersebut kan seharusnya dikembalikan ke negara. Kalau menurut hitungan kita sudah mencapai Rp7,8 triliun, siapa yang pengang," kata Dana.

Dana menegaskan, jika uang tersebut belum dibayarkan oleh PT Torganda (perusahaan milik DL Sitorus) maka pemerintah harus meminta uang tersebut.

Kalau tidak menurut dia, ada kerugian yang dialami oleh negara dan memunculkan kecurigaan kalau uang tersebut di bagi-bagi kepada oknum.

Berdasarkan putusan MA nomor 2642/K/PID/2006, yang sudah berkekuatan hukum dan memutuskan DL Sitorus, bersalah melakukan penguasaan terhadap hutan negara, lewat perusahaannya, PT Torganda dan PT Torus Ganda. Putusan kasasi itu menyebutkan; pertama, Perkebunan kelapa sawit seluas 23.000 ha, yang dikuasai Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan dan PT. Torganda, beserta seluruh bangunan yang ada di sana, dirampas untuk negara lewat Departemen Kehutanan.

Kedua, Perkebunan kelapa sawit seluas 24.000 ha, yang dikuasai Koperasi Parsadaan Simangambat Ujung Satu dan PT. Torus Ganda, beserta seluruh bangunan yang ada di sana, juga dirampas untuk Negara lewat Departemen Kehutanan.

Secara terpisah, Sutrisno Pangaribuan, anggota Komisi C DPRD Sumatra Utara menilai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan diskriminasi hukum terhadap pengusaha perkebunan DL Sitorus.

"Kita kan sudah sarankan untuk diselesaikan semua. Artinya tidak hanya perusahaan DL Sitorus saja [PT Torganda]. Ada puluhan perusahaan di sana. Baik yang swasta maupun yang BUMN. Kita sampaikan berkali-kali, kenapa hanya pak DL Sitorus saja yang dieksekusi Kejaksaan," tutur.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menemukan sekitar 29 perusahaan perkebunan kelapa sawit di kawasan Register 40 saat melakukan kunjungan lapangan. Ia mempertanyakan kenapa hanya Koperasi Bukit Harapan dan KUD Serba Guna di bawah PT Torganda yang diburu KLHK. "Tidak tahu ini kenapa diperlakukan berbeda dengan beliau (DL Sitorus)," katanya.

Aripay Tambunan, anggota DPRD Sumut Fraksi Amanat Nasional, menilai meninggalnya pengusaha perkebunan asal Sumatera Utara DL Sitorus membuka fakta bahwa KLHK tidak berhasil menciptakan iklim kompetisi yang adil dan transparan bagi pengusaha di bidang perkebunan. KLHK hanya fokus menindak satu perusahaan diantara sekian perusahaan yang bermasalah di lahan register 40.

"Jika pemerintah ingin tegas seharusnya semua perusahaan atau pengusaha yang melakukan usaha di lahan register 40 ditindak tegas jika melanggar aturan. Kenapa hanya perusahaan DL Sitorus yang ditindak dan diekpos habis-habisan," katanya.[jat]

Tags

Komentar

 
Embed Widget

x