Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 23:38 WIB

3 Tersangka Kasus PUPR Mojokerto Segera Disidang

Oleh : - | Rabu, 13 September 2017 | 18:04 WIB
3 Tersangka Kasus PUPR Mojokerto Segera Disidang
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan perkara tiga tersangka tindak pidana korupsi suap pengalihan anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mojokerto Tahun 2017, ke penuntutan.

"Hari ini dilakukan pelimpahan tahap dua dari penyidikan ke penuntutan terhadap tiga tersangka dalam kasus Mojokerto, yaitu Purnomo (PNO), Umar Faruq (UF), dan Abdullah Fanani (ABF)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Febri menyatakan sidang untuk para tersangka itu akan dilakukan dalam waktu dekat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya.

"Pada Rabu sore ini para tersangka akan diberangkatkan ke Surabaya untuk dititipkan sementara di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya," kata Febri.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus tersebut, yaitu sebagai pihak penerima Ketua DPRD Kota Mojokerto Purnomo (PNO) serta dua Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto masing-masing Umar Faruq (UF) dan Abdullah Fanani (ABF).

Sementara sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mojokerto Wiwiet Febryanto (WF) sebagai tersangka.

Untuk tersangka Wiwiet Febryanto, KPK juga telah melakukan pelimpahan tahap dua kepada yang bersangkutan.

Sebelumnya, penyidik KPK mengamankan total Rp470 juta dari berbagai pihak terkait kasus tersebut.

Diduga uang senilai Rp300 juta merupakan pembayaran atas total komitmen Rp500 juta dari Kadis Dinas PUPR kepada pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Pembayaran komitmen agar anggota DPRD Kota Mojokerto menyetujui pengalihan anggaran dari anggaran hibah (Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) menjadi anggaran program penataan lingkungan pada Dinas PUPR Kota Mojokerto Tahun 2017 senilai sekitar Rp13 miliar.

Sedangkan uang senilai Rp170 juta, diduga terkait komitmen setoran triwulan yang telah disepakati sebelumnya.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Wiwiet Febryanto (WF) disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Ancaman hukuman minimal satu tahun penjara dan maksimal lima tahun penjara dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.[tar]

 
x