Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 02:34 WIB

Surat Novanto ke KPK Dinilai Bentuk Intervensi

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 13 September 2017 | 17:05 WIB
Surat Novanto ke KPK Dinilai Bentuk Intervensi
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR, Ahmad Muzani menilai surat permohonan penundaan pemeriksaan Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus korupsi e-KTP kepada KPK yang dikirim oleh Sekretariat Jenderal DPR bentuk upaya intervensi hukum.

"Ya saya kira mengarah ke bentuk intervensi apa yang dilakukan oleh KPK terhadap proses hukum," kata Muzani di Gedung DPR, Rabu (13/9/2017).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini meminta kepada Sekretariat Jenderal DPR harus mengklarifikasi kenapa melakukan hal tersebut, karena jangan sampai insiden ini kembali terulang.

"Harus dijelaskan Setjen DPR tentang masalah ini sehingga Setjen mengambil tindakan yang terlalu jauh dari kewenangan yang dimiliki terhadap persoalan ini," ujarnya.

Muzani sangat menyayangkan adanya surat yang dikirim Sekretariat Jenderal DPR termasuk pimpinan DPR yang mengetahuinya terkait penundaan pemeriksaan kasus Novanto, harusnya mereka tidak melakukan hal tersebut.

"Kami sangat menyayangkan surat itu ke KPK, harusnya pimpinan DPR menghormati keputusan KPK dan proses langkah hukum yang sedang Pak Novanto ajukan praperadilan," jelas dia.

Menurut dia, kalau memang nanti praperadilan ternyata memutskan tidak bersalah ya harus dihormati putusan tersebut.

"Saya kira tidak usah dilakukan, jadi ini kesannya ada intervensi terhadap proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK," tandasnya.

Untuk diketahui, Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2017).

Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.[ris]

Komentar

 
x