Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 23:22 WIB

Putusan Provisi Perkuat Legalitas Pansus Angket

Oleh : Indra Hendriana | Rabu, 13 September 2017 | 16:08 WIB
Putusan Provisi Perkuat Legalitas Pansus Angket
Anggota Pansus hak angket KPK Arsul Sani - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Pansus hak angket KPK Arsul Sani mengatakan, pihaknya akan jalan terus. Terlebih, hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan putusan provisi penggugat keberadaan pansus hak angket KPK.

"Oh iya dong. Artinya dengan ditolaknya permohonan provisi itu, maka pansus tetap terus berjalan tanpa ada halangan legalitas," kata Arsul di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Dengan demikian, dia meminta kepada pihak penggugat untuk menghormati putusan yang diambil majelis hakim MK dan menunggu putusan berikutnya. Yakni mengenai legalitas keberadaan pansus angket KPK.

"(Pemohon harus menghormati) sampai nanti (Majelis Hakim) MK memutuskan pokok perkaranya di putusan akhir," ujar dia.

Seperti diketahui, dalam sidang lanjutan gugatan uji materi hak angket KPK, MK memutuskan tidak menerbitkan putusan sela atau provisi yang diajukan pihak penggugat.

"Sidang dalam permohonan pengujian undang-undang nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3) terhadap UUD 1945 dilanjutkan tanpa penjatuhan putusan provisi," kata Hakim Anwar Usman.

Anwar menjelaskan, putusan provisi tersebut diambil dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar pada Rabu, (6/9/2017) dan dihadiri oleh delapan hakim konstitusi. Dalam mengambil putusannya ada 4 hakim yang menolak provisi.

"Hakim konstitusi yang berpendapat permohonan provisi ditolak adalah Arief Hidayat, Anwar Usman, Aswanto dan Wahiduddin Adams," kata Anwar.

Sedangkan empat hakim lainnya yang berpendapat putusan provisi tersebut dikabilkan adalah. "I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Manahan MP Sitompul dan Maria Farida Indrati," kata dia.

Karena hakim yang menolak maupun menerima jumlahnya berimbang, lanjut Anwar, maka keputusan MK diambil berdasarkan suara ketua MK.

Putusan ini sebagaimana tertuang adalam pasal 45 ayat 8 UU MK yang berbunyi, "Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan".[jat]

Tags

 
x