Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 04:43 WIB

DPR: Pemisahan Penuntutan bukan Inisiatif Jaksa

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Rabu, 13 September 2017 | 14:44 WIB
DPR: Pemisahan Penuntutan bukan Inisiatif Jaksa
Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mengatakan permintaan hak dan kewenangan KPK dalam hal penuntutan bukan atas inisiatif Jaksa Agung HM Prasetyo. Menurut dia, wacana itu dimunculkan oleh Komisi III.

"Terkait dengan pemberitaan seolah-olah Jaksa Agung meminta hak dan kewenangan KPK dalam hal penuntutan dikembalikan ke kejaksaan itu tidak benar," kata Sahroni di Gedung DPR, Rabu (13/9/2017).

Anggota Fraksi Partai Nasdem ini menjelaskan yang terjadi dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Kejaksaan Agung, wacana itu justru muncul dari Komisi III bukan dari Jaksa Agung.

Menurut dia, wacana agar pemisahan kewenangan penuntutan itu tiada lain supaya adanya sistem pengawasan.

"Kita ingin ada pemisahan yang jelas agar ada kontrol, bahwa barang siapa yang melakukan penyelidikan atau penyidikan (lidik/sidik), tidak melakukan penuntutan. Dan barang siapa yang melakukan penuntutan tidak mengadili," ujarnya.

Ia melihat adanya upaya adu domba yang sengaja membenturkan Jaksa Agung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin memperkuat lembaga KPK dalam hal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Mana mungkin Jaksa Agung Mmelawan presiden. Ini opini adu domba saja dibuat agar Jaksa Agung membantah presiden. Saya katakan Jaksa Agung tidak mengambil hak kewenangan KPK," jelas dia.

Ia menambahkan hasil kesimpulan rapat dengar pendapat kemarin adalah bagian fungsi pengawasan dari Komisi III untuk kebaikan bersama serta juga kebaikan bangsa dan negara. Selain itu, sesuai Undang-undang tentu kejaksaan dan kepolisian mempunyai kewenangan masing-masing.[ris]

 
Embed Widget

x