Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 23:25 WIB

Dianggap Tidak Lebih Tinggi Dari Polsi dan Jaksa

UU KPK Harus Disesuaikan Dengan KUHAP

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 13 September 2017 | 08:01 WIB
UU KPK Harus Disesuaikan Dengan KUHAP
Pengamat Hukum M. Muzakir - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pengamat Hukum M. Muzakir mengatakan kewenangan KPK bukan urusan lebih atau kurang. Standarnya penyidikan itu ada dalam KUHAP maka semua penyidik standarnya adalah KUHAP.

"Sementara KPK ada juga UU KPK normanya sangat berbeda. Penilaian saya perbedaan itu tidak relevan lagi tidak karena memberi kewenangan lebih dengan KPK. Penyidik polisi bisa lakukan lidik lebih besar dari KPK. KPK hanya tangkap 100 juta, Polisi bisa lebih, tapi Polisi tangkap pake standar umum biasa pake hukum acara umum. Tapi sementara KPK dibawa 100 juta pake khusus," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (12/9/2017).

Persoalan ini juga dianggap bukan soal KPK dan DPR. Ini sudah tidak relevan karena KPK menangani perkara yang sama dengan Polisi dan Jakasa. Kewenagann lain KPK harus dikurangi dan kedepankan penyelidikan dan penyidikan. Jadi kedudukan sama dengan Polisi dan Jaksa.

"UU KPK diatur dalam UU 30 tahun 2002. Pada tahun itu UU belum diamandeman. Kalau ada pasal-pasal UU KPK menyimpangi hak-hak warga negara yang jadi tersangaka maka kewenagnan itu harus dihapuskan karena bertentangan dengan UU produk amandeman. Amandaemen ini dasar untuk lakukan perubahan UU lain," katanya.

"Semua UU termasuk UU KPK yang terbit sebelum Amandeman 2004 harus ditinjau kembali itu bertentangan dengan UUD apa tidak. Kewenagnan KPK itu yang mengatur proses penyidikan bertentangan dengan UUD yang amandemen 2004?. Kalau bertentangan harus dilakuan review lagi atau perubahan terhadap pasal-pasal yang diangap bertentangan dengan norma konstitusi itu," sambungnya.

Untuk itu ia meminta kewenangan lebih yang dimiliki KPK dalam UU KPK yang tidak sama dengan yang diatur dalam KUHAP harus dihapuskan.

"Oleh sebab itu kewenagnan yang lebih, diatur sebaiknya dihapuskan semua. KPK hanya tunduk pada KUHAP jadi setara Polisi dan Jaksa. Khususnya penyelidikan itu yang paling penting kalu itu dilakukan terus menerus itu bisa terganggu dengan UU KPK itu," harapnya.

"Contohnya KPK tidak boleh terbitkan SP3. KPK kalau dalam UU bilang tidak boleh SP3. Dalam UU KPK juga mengatur dalam proses penyelidikan boleh tetapkan orang jadi tersangka padahal dalam KUHAP itu penetapan tersangka hasil proses penyidikan. Setelah selesai penyidikan baru tetapkan tersangka. Ini bertentangan dengan norma yang diatur dalam UU KPK," jelasnya.

Ia menambahkan, hukum acara yang diatur dalam UU KPK kebanyakan menyimpang dari hukum acara yang diatur KUHAP. Diantaranya soal penyadapan. Ini bertujuan agar semua orang diberlakukan hal yang sama dalam hukum

"Hukum acara yang diatur dalam UU KPK semua menyimpangi hukum acara pidana dalam KUHAP. Soal penyadapan contohnya. Semua hukum acara dalam UU KPK semua sebaiknya dihapuskan supaya orang itu diperlakukan yang sama equality before the law. Ada beberpa pasal yang mengatur kewenagnan berbeda. Karena kewenangan lebih itu KPK jadi lebih suka pake hukum acara yang khusus ini daripada KUHAP," ulasnya.

Untuk itu ia sangat berharap agar UU KPK segera direvisi dan disetarakan dengan apa yang diatur dalam KUHAP. Ini harus dilakukan karena posisi KPK, Polisi dan Kejaksaan adalah sama.

"Revisi UU KPK disesuaikan dengan KUHAP karena posisi KPK, Polisi, Jaksa itu sama kedudukan. Perkara yang ditangani Polisi dan Jaksa lebih besar bisa sampe miliaran. Yang ditangani KPK hanya 100 juta. Hanya receh, masa harus pake kewenangan lebih?" tandasnya.

Seperti diketahui, sejak Pansus Angket KPK dibentuk, tudingan bahwa DPR ingin membubarkan KPK tidak bisa dihindari, meskipun DPR mengaku ingin memperbaiki internal KPK yang dinilai superbody, Pansus Angket tetap saja dituding ingin melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.

Adapun beberapa contoh kewenangan KPK yang diungkap Pansus Angket KPK seperti pemeriksaan saksi dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum. Kemudian tentang penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan serta rekrutmen penyidik. [hpy]


 
x