Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 23:23 WIB

UU KPK Dianggap Harus Diperbaiki

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 13 September 2017 | 07:02 WIB
UU KPK Dianggap Harus Diperbaiki
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan pada dasarnya tidak masalah KPK memiliki kewenangan yang besar. Tapi, harus ada pengawasan dari eksternal. Karena pengawasan internal dianggap tidak masksimal.

"Harus ada yang kontrol KPK kalau tidak ada pengawasan eksternal gmana? Internal tidak otimal tidak maksimal. Makanya harus ada pengawas terhadap KPK dengan kewenagnannya yang besar. Pengawas itu yang ingin dipastikan semua proses di KPK ada kepastian hukum," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (12/9/2017).

Ia juga menyatakan, jika diperhatikan Undang-Undang KPK harus diperbaiki. Ada beberapa hal yang perlu dikurangi dan ditambahkan. Diantaranya soal wewenang melakukan SP3 kasus yang tengah dilidik.

"Sebenarnya kita lihat harus diperbaiki ini UU. Karena KPK tidak boleh SP3. Ini kan laporan masyarakat ini tiba-tiba gak jadi. Kadang ada kasus yang udah dilidik tapi gak jalan gak tahu nasibnya seperti apa. Kalau ada SP3 bisa diawasi. Itu tugas pengawas yang pastikan bahwa apa yang dilakukan KPK itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan," ulasnya.

"Yang bisa diubah soal pengawasan, dan soal penyadapan. Soal penyadapan sebenarnya yang ingin mengatur sesuai perintah MK. Itu diatur untuk lebih baik. Jadi jangan ketakutan, jangan seolah mau diapain," sambungnya.

Seperti diketahui, sejak Pansus Angket KPK dibentuk, tudingan bahwa DPR ingin membubarkan KPK tidak bisa dihindari, meskipun DPR mengaku ingin memperbaiki internal KPK yang dinilai superbody, Pansus Angket tetap saja dituding ingin melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.

Adapun beberapa contoh kewenangan KPK yang diungkap Pansus Angket KPK seperti pemeriksaan saksi dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum. Kemudian tentang penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan serta rekrutmen penyidik. [hpy]

 
x