Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 24 November 2017 | 05:05 WIB

Kewenangan KPK Harus Sesuai Asas Pembentukan

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 13 September 2017 | 05:04 WIB
Kewenangan KPK Harus Sesuai Asas Pembentukan
Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan sebenarnya KPK itu dibentuk untuk mendapatkan hasil guna dan daya guna. Itu tujannya dalam konteks pemberantasan koprupsi.

"Jadi yang namanya hasil guna daya guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Daya guna itu dapatkan hasil dan manfaat. Daya guna itu dapat diartkan tepat guna, hasil guna itu efektif. Supaya efektif dia harus punya kewenaganan," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (12/9/2017).

Ia menjelaskan, kewenangan yang dimiliki KPK selama ini bukanlah masalah. Namun menurutnya, kewenangan itu memang harus dipastikan digunakan berdasarkan asas pembentukan KPK.

"Kewenagnannya berkoordinasi makanya dia punya tugas wewenang dan itu datur dalam pasal 7 UU KPK. Kewenagnan yang dia miliki saat ini sebenarnya tidak ada maslah, cuma memang harus dipastikan kewenangan itu berjalan denan asas pembentukan KPK yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabillitas, kepentingan umum dan proporsionalitas. Jadi itu sebenarnya bagaimana kewenagnan itu dipagari dengan 5 asas itu. Misalnya kewenagnan penyadapan bagaimana akuntable tidak disalahgunakan," ulasnya.

Seperti diketahui, sejak Pansus Angket KPK dibentuk, tudingan bahwa DPR ingin membubarkan KPK tidak bisa dihindari, meskipun DPR mengaku ingin memperbaiki internal KPK yang dinilai superbody, Pansus Angket tetap saja dituding ingin melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.

Adapun beberapa contoh kewenangan KPK yang diungkap Pansus Angket KPK seperti pemeriksaan saksi dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum. Kemudian tentang penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan serta rekrutmen penyidik. [hpy]

Komentar

 
x