Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Jumat, 15 Desember 2017 | 07:27 WIB

Pansus Angket Belum Pikirkan Revisi UU KPK

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 13 September 2017 | 04:05 WIB
Pansus Angket Belum Pikirkan Revisi UU KPK
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan meskipun kewenangan khusus KPK itu diatur dan dilindungi sejumlah dasar hukum, KPK tetap harus mengikuti kaedah yang diatur Undang-Undang.

"KPK itu bekerja diatur dalam KUHAP dan UU lainnya seperti UU Tipikor dan UU KPK jadi meskipun KPK diberikan kewenagnan khusus atau lex spesialis dia harus tetap ikutin kaedah kekhusussan yang atur undang-undang," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (12/9/2017).

Di sisi lain ia meniali sah saja jika ada pandangan agar Undang-Undang KPK itu direvisi. Tapi ia mengaskan sebagai anggota Pansus Hak Angket KPK pihaknya belum memutuskan untuk merekomendasikan revisi UU KPK.

"Silahkan ahli hukum memberikan pandangan (revisi UU KPK) dan idenya tentang sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Jadi kalau kami di Pansus, kami masih fokus bekerja lakukan investigasi terhadap beberapa temuan yang perlu kami dalami. Kami belum berbicara tentang revisi atau apa, itu masih belum," tandasnya.

Seperti diketahui, sejak Pansus Angket KPK dibentuk, tudingan bahwa DPR ingin membubarkan KPK tidak bisa dihindari, meskipun DPR mengaku ingin memperbaiki internal KPK yang dinilai superbody, Pansus Angket tetap saja dituding ingin melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.

Adapun beberapa contoh kewenangan KPK yang diungkap Pansus Angket KPK seperti pemeriksaan saksi dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum. Kemudian tentang penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan serta rekrutmen penyidik. [hpy]

Komentar

 
x