Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 23:19 WIB

Komisi III Sebut Kewenangan KPK Harus Diawasi

Oleh : Happy Karundeng | Rabu, 13 September 2017 | 03:06 WIB
Komisi III Sebut Kewenangan KPK Harus Diawasi
Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai kewenangan besar yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi bukannla masalah. Yang terpenting kewenangan itu harus diawasi.

"Penggunaan kewenangan KPK itu yang harus diawasi. Kewenangan besar kalau tanpa adanya kontrol yang memadai itu rentan untuk disalahgunakan maka mekanisme pengawasannya itu untuk mengawsasi kewenangan itu agar sesuai koridor aturan dalam prosedur hukum tidak boleh keluar dari prosedur hukum acara dan perundang-undang," katanya kepada INILAHCOM, Selasa (12/9/2017).

Ia menjelaskan, segala macam bentuk kewenangan yang besar harus diawasi. Selain itu, pengguna kewenangan juga harus terbuka untuk dapat diawasi agar jalannya tetap ada di koridor yang tepat.

"Kewenagnan sebesar apapun harus ada mekanisme kontrol yang memadai dan efektif. Pengguna kewenagann itu juga harus terbuka untuk dikontrol untuk diawasi agar tidak keluar prosedur," tandasnya.

Seperti diketahui, sejak Pansus Angket KPK dibentuk, tudingan bahwa DPR ingin membubarkan KPK tidak bisa dihindari, meskipun DPR mengaku ingin memperbaiki internal KPK yang dinilai superbody, Pansus Angket tetap saja dituding ingin melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.

Adapun beberapa contoh kewenangan KPK yang diungkap Pansus Angket KPK seperti pemeriksaan saksi dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum. Kemudian tentang penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan serta rekrutmen penyidik. [hpy]

 
x