Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 04:38 WIB

Jokowi Diimbau Waspadai Presidential Threshold 20%

Oleh : - | Selasa, 12 September 2017 | 20:44 WIB
Jokowi Diimbau Waspadai Presidential Threshold 20%
Presiden Jokowi - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kendati sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi polemik atas usulan DPR-RI terkait dengan Presidential Threshold sebesar 20-25%, masih menuai pro dan kontra di publik. Politisi yang juga Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra turut melakukan gugatan atas PT 20-25% itu.

Yang cukup menarik, justru partai-partai oposisi pemerintah yang pada awalnya menolak presidential threshold 20-25% tidak melakukan upaya-upaya kongkret dan langkah-langkah hukum untuk membatalkan UU Pemilu yang sebelumnya mereka tolak. Partai-partai oposisi ini (Demokrat, Gerindra. PAN dan PKS) malah terkesan hanya diam dan menbiarkan. Padahal, mereka bisa menempuh jalan judicial review atau gugatan melalui Mahkamah Konstitusi.

Abi Rekso Panggalih selaku peneliti dari Lingkar Studi Elektoral (LSE) menuturkan bahwa Presiden patut berhati-hati atas situasi di atas. Karena UU Pemilu yang telah diteken, bisa saja menjadi jebakan Presiden Jokowi sendiri dalam pencalonan 2019 yang akan datang.

Sebagai pengamat, Abi Rekso menilai Presiden Jokowi patut mewaspadai akan tiga hal krusial terkait dengan Presidential threshold 20-25% ini. Pertama, Presiden Jokowi belum tentu bisa menjaga skema dukungan partai politik yang kini berada bersama pemerintah (PDI-P, Hanura, NasDem PKB, PKPI, PPP dan P-Golkar).

"Konteks ini sama halnya pada pertarungan legislatif sebelumnya, ternyata PDI-P sebagai Partai pemenang tidak bisa menjadi ketua DPR-RI. Itu artinya tidak ada jaminan mutlak akan jumlah komposisi dukungan suara," ujarnya, Jakarta, Selasa (12/9/2017).

Kedua, sikap 'diam' dari kelompok partai oposisi (Gerindra, PKS dan PAN) juga harus diwaspadai oleh Presiden Jokowi. Sikap mereka yang berseberangan dengan Presidential Threshold 20-25%, tidak tercermin dengan kegigihan mereka melawan keputusan itu. Bisa jadi mereka justeru mengambil keuntungan dengan menumpang pada isu 20-25% atau ada SKENARIO yang disiapkan secara khusus sebagai kejutan stunami politik untuk Presiden Jokowi.

"Kejutan ini bisa jadi akan menjadi sejarah politik baru, dimana presiden dengan tingkat kepuasan rakyat yang sangat tinggi, tetapi tidak dapat maju periode kedua karena tidak memiliki kendaraan politik," ucapnya.

Ketiga sekaligus terakhir, Abi Rekso melihat partai pendukung pemerintah masih belum solid dalam posisinya mendukung pemerintah. Hal ini tercermin dalam isu kelembagaan KPK, sikap Presiden Jokowi yang mendukung secara penuh justeru bersebrangan dengan partai pendukung.

Dalam hal ini Presiden Jokowi harus segera melakukan evaluasi atas loyalitas partai pendukung pemerintah. Dengan melihat fakta hukum terjeratnya Setya Novanto Ketua Umum partai pendukung dengan dugaan kasus korupsi. Serta skema logika kekuasaan legislative dan partai politik, yang tidak serta merta untuk memberikan garansi dukungan terhadap Jokowi.

"Presidential threshold model ini banyak kelemahan. Dengan proporsi 20-25% Presiden Jokowi akan sangat bergantung pada partai pengusung nanti. Apa yang terjadi pada Ahok, bisa terulang kembali pada pencalonan Presiden 2019, jika dirinya tidak mendapat dukungan partai sebesar 20-25%. Bisa-bisa dirinya harus mengumpulkan dukungan KTP seperti yang Ahok lakukan pada pilkada DKI kemarin. Memangnya bisa Presiden jalur independen?" kelakar Abi Rekso.

Berangkat dengan logika elektoral seperti itu, sekalipun presidential threshold 0% tidak akan mempengaruhi popularitas dan elektabilitas politik Joko Widodo pada pemilu 2019. Artinya legitimasi presiden ada pada lokus dukungan rakyat secara langsung. Satu-satunya hal yang kelak akan menurunkan elektabilitas Jokowi adalah kinerjanya.

Di sisi yang lain Abi Rekso menyinggung bahwa Presidential Threshold 20-25% itu mencederai hak demokrasi seseorang untuk layak dipilih sebagai Presiden. Serta, membatasi partai politik baru untuk mendukung seorang kandidat Presiden karena tidak memiliki modal Parliamentary threshold pada pemilu 2014 sebelumnya.

Jika Presidential threshold 20-25% ini berjalan dengan skema partai politik, Jokowi akan tersandera oleh partai politik. Padahal sebenarnya, partai politik lah yang akan paling banyak mengambil keuntungan atas popularitas dan elektabilitas Jokowi.

"Dalam Pileg 2019 nanti, kita akan lihat baliho para Caleg Parpol mencantumkan foto Jokowi. Ini kan aneh, Partai yang menikmati popularitas dan elektabilitas Jokowi tapi diwaktu yang sama Jokowi harus menanti restu dari partai politik. Maka dengan itu Presiden Jokowi harus waspada dengan jebakan Presidential threshold 20-25%," pungkasnya. [rok]

Tags

 
x