Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 00:40 WIB

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dirjen Hubla

Oleh : Ivan Setyadi | Selasa, 12 September 2017 | 20:31 WIB
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dirjen Hubla
Juru Bicara KPK Febri Diansyah - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonius Tonny Budiono.

"KPK melakukan pemanjangan penahanan selama 40 hari kedepan kepada 2 orang tersangka yang sudah ditetapkan dan ditahan dalam kasus suap dan gratifikasi oleh Dirjen Hubla," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (12/9/2017).

Perpanjangan masa penahanan tersebut diberlakukan KPK mulai tanggal 13 September 2017 sampai dengan 22 Oktober 2017 mendatang.

Diketahui, KPK saat ini telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus ini. Kedua orang tersangka tersebut antara lain, Antonius Tonny Budiono selaku Direktur Jenderal Perhubungan Laut(Dirjen Hubla) dan Adiputra Kurniawan selaku PT Adhiguna Keruktama.

Dalam perkembangannya, KPK pun masih terus mendalami sumber uang yang terdapat di dalam 33 tas yang saat ini telah disita KPK sebagai barang bukti hasil suap yang dilakukan oleh Antonius Budiono atau Tonny.

"Tim terus mendalami dan masih membutuhkan keterangan-keterangan dari sejumlah saksi termasuk juga dari tersangka kita terus dalami hal hal seperti sumber dan aliran dana yang terdapat di 33 tas tersebut dan mengkonfirmasi juga hasil-hasil penggeledahan sebelumnya," tandas Febri.

Diketahui, dalam proses penggeledahan yang dilakukan terhadap Tonny KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti termasyk 33 tas ransel berisi uang pecahan rupiah dan enam mata uang asing dan 4 kartu ATM sejumlah bank. Total uangnya mencapai Rp20 miliar.

Kini keduanya pun tengah menjalani masa penahanan sementara sembari menunggu proses pelengkapan berkas milik keduanya rampung dan akhirnya di mejahijaukan.

Dalam hal ini, atas perbuatan Tony sebagai pihak penerima suap, Tonny pun diduga telah melanggar Pasal 12 huru a atau huruf b atau pasal 11 dan pasal 12 b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undangn Nomor 20 tahun 2001.

Sedangkan, Adiputra sebagai pemberi suap dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.[jat]

Komentar

 
x