Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 23:23 WIB

DPR Bedah Kerja KPK, Tensi Rapat Dinamis

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 12 September 2017 | 19:15 WIB
DPR Bedah Kerja KPK, Tensi Rapat Dinamis
Ketua KPK Agus Rahadjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan (kedua kanan) dan Alexander Marwata (kanan), Saut Situmorang (kiri) dan La Ode Muhammad Syarif (kedua kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR di K - (Foto: inilahcom/Didik Setiawan)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah pola kerja KPK. Rapat yang berlangsung sejak awal pekan ini hingga Selasa (12/92/107) dibumbui tensi rapat yang dinamis.

Sejumlah pertanyaan dari anggota Komisi III DPR RI meluncur dari sejumlah anggota DPR seperti persoalan pengaduan masyarakat (Dumas), kasus RS Sumber Waras, polemik penerapan obstruction of justice, operasi tangkap tangan (OTT) termasuk soal perseteruan antara Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Aris Budiman dengan penyidik senior Novel Baswedan.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan soal pernyataannya yang digugat banyak anggota DPR terkait dengan penerapan "Obstruction of Justice" merujuk Pasal 21 UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada anggota Pansus Angket KPK DPR RI.

"Kami tidak mengancam, kan di situ ada kalimat, kami mempertimbangkan, mempelajari, dari situ kami menyadari obstruction of justice tidak bisa diterapkan kepada lembaga, tetapi kepada seseorang yang mencoba menghalangi penyidikan dan pengusutan kasus Tipikor," kata Agus di hadapan anggota Komisi III DPR RI, Selasa (12/9/2017).

Dalam kesempatan tersebut, Agus meminta maaf bila pernyataannya direspons sebagai bentuk ancaman kepada anggota DPR. "Kalau bapak atau ibu merasa terancam, kami minta maaf," cetus Agus.

Dia menyebutkan alasan mengapa pihaknya mempertimbangkan menggunakan ketentuan obstruction of justice karena ada tulisan dua profesor yang mengusulkan penerapan obstruction of power di samping juga aturan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi menjadi UU No 7 Tahun 2006. "Kami juga pernah melakukan penerapan pasal ini kepada dua orang yakni satu kasus di Pak Akil Muchtar yaitu Pak Muchtar Effendi, kedua Pak Markus Nari. Jadi kami tujuannya bukan untuk lembaga, apalagi Pansus Angket atau Komisi III DPR," beber Agus.

Agus juga menjawab soal kritikan publik tentang nilai uang OTT KPK yang jumlahnya kecil. Menurut Agus terkait hal tersebut, pihaknya tidak ada batasan berapa nilai OTT bila obyeknya adalah penyelenggara negara. "OTT yang nominalnya sedikit, tetapi kalau didalami, nilainya besar sekali," ujar Agus.

Terkait OTT ini, Wakil Ketua KPK Laode Syarif juga turut menjelaskan dalam sejarah operasi tangkap tangan, KPK tidak pernah menangkap tersangka dalam penyerahan pertama suap karena selalu ada pendahuluan suap yang dilakukan sebelumnya. "Ada OTT 40 juta, 10 juta, tetapi penyerahan sebelumnya banyak terjadi," ungkap Syarif.

Syarif juga menyinggung soal kasus OTT yang melibatkan Ketua DPD RI Irman Gusman sebesar Rp100 juta. Menurutnya, dalam kasus yang sudah incracht tersebut, ada margin yang diambil setiap kilo gula yang diimpor. "Itu jumlah per kilo banyak sekali. Memang OTT ini recehan, beda dengan kasus Ditjen Hubla, itu jarang terjadi," beber Syarif.

Dalam kesempatan tersebut, KPK juga menjelaskan kedudukan kasus pembelian lahan RS Sumber Waras. Menurut Laode Syarif, kasus RS Sumber Waras ditangani Pimpinan KPK periode sebelumnya. Menurut dia audit investigasi yang dihasilkan BPK DKI Jakarta mengeluarkan nilai kerugian negara.

"Padahal biasanya, audit investigatif itu hasilnya adalah indikasi kerugian negara, setelah indikasi kerugian negara maka naik penyidikan. Baru setelah itu KPK minta BPK dan BPKP untuk menghitung berapa kerugian negara," beber Syarif.

Syarief juga menjelaskan pihaknya meminta penghitungan dugaan kerugian keuangan negara terkait pembwlian lahan RS Sumber Waras di luar penghitungan BPK. Hasilnya, kata Syarief terjadi perbedaan nilai kerugiaan negara antara lembaga swasta yang diminta untuk menghitung dengan BPK. "Selesihnya ratusan miliar," ungkap Syarief.

RDP Komisi III DPR dengan KPK ini terasa spesial lantaran momentum bertepatan dengan hubungan panas dingin antara KPK dan DPR khususnya terkait kerja Pansus KPK DPR RI. Sejak awal, KPK menolak undangan Pansus Angket KPK. Begitu juga DPR melalui Pansus Angket KPK, melakukan berbagai langkah untuk mengungkap kerja KPK. Dari sisi keanggotaan Komisi III, tidak sedikit angota Komisi III diisi oleh anggota Pansus Angket KPK.

 
x