Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 23:37 WIB

Panas! Anggota Komisi III DPR Bentak Pimpinan KPK

Oleh : Ahmad Farhan Faris | Selasa, 12 September 2017 | 12:32 WIB
Panas! Anggota Komisi III DPR Bentak Pimpinan KPK
Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Situasi Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan pimpinan KPK sempat memanas di Ruang Rapat Komisi III DPR, Selasa (12/9/2017). Pemicunya karena ketidakpuasan jawaban yang disampaikan oleh pimpinan KPK terhadap pertanyaan Komisi III.

Yakni, Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman menanyakan bagaimana mekanisme proses pengaduan masyarakat (Dumas) terkait adanya kasus korupsi ke KPK. Sehingga, pertanyaan itu direspon oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Saut memaparkan panjang lebar atas pertanyaan Benny, di antaranya Dumas itu dilakukan validasi, kroscek laporan tersebut termasuk ada unsur tindak pidana korupsi (TPK) dan kerugian negara atau tidak. Hingga akhirnya, Saut memaparkan sampai pada tahap ekspose.

"Kalau memang tidak ada unsur TPK, ya kita kirimin surat bahwa laporan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti," kata Saut.

Akhirnya, Benny menyelak paparan Saut karena belum puas dengan jawaban tersebut. Sebab menurut Benny, pertanyaan yang dilontarkannya sangat simpel sehingga harus dijawab dengan mudah tidak perlu berbelit.

"Pertanyaan saya simpel, bagaimana mekanisme proses Dumas itu. Gini, kalau ngomong jangan nada tinggi," kata Benny.

Lalu, Saut pun tersulut emosinya sehingga keduanya saling silat lidah. Menurut Saut, tadi sudah dijelaskan sehingga menuding kalau Benny tidak mendengarkan dan tak mencatat apa yang telah dipaparkannya.

"Kalau orang Batak ngomong ya begitu. Kan tadi sudah saya jelaskan, bapak saja mungkin yang tidak mendengarkan," ujar Saut.

Dari situ, anggota Komisi III yang lainnya juga terpancing emosinya mendengarkan jawaban yang disampaikan oleh Saut. Interupsi pun banjir, namun pimpinan rapat meminta supaya satu-persatu jika ingin berbicara.

"Interupsi pimpinan, saya ini mantan penyidik tidak begitu penjelasannya. Kalau Ibu Basaria Pandjaitan (Wakil Ketua KPK) yang menjelaskan mungkin tidak seperti itu, jawaban Bapak (Saut) semrawut itu," kata Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Gerindra, Wenny Warouw.

Bahkan, Wenny membentak Saut untuk berhenti berbicara. Sebab, Wenny ingin menjelaskan terkait tahapan dalam memproses suatu pengaduan masyarakat ke lembaga penegak hukum. Sepintas, tampak Saut diredam oleh rekannya Laode Syarief dengan isyarat tangan.

"Diam kalau saya ngomong, dengar dulu. Dengar saya. Proses penyelidikan dan penyidikan perkara itu ada tahapannya pak, saya mengikuti apa yang bapak sampaikan. Itu sudah sampai ke gelar perkara," ujarnya.

Menurut Wenny, pimpinan rapat Benny tadi menanyakan bagaimana proses pengaduan masyarakat terhadap perkara korupsi. Sehingga, itu saja yang harus dijawab dengan gampang.

"Penyidik disitu akan memilah-milah mana yang dilaporkan, mereka yang mengulas langsung bukan Dumas lagi. Itu yang diminta urutan yang benar," jelas Wenny.

Kemudian, Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat Erma Suryani Ranik meminta kepada semua peserta rapat untuk menghormati pimpinan rapat. Menurut dia, jika ingin bicara tentu wajib menghormati pimpinan rapat.

"Ketika pimpinan rapat belum mempersilahkan untuk berbicara, berbicaralah dengan menghindarnya dulu. Jangan sampai pimpinan rapat ini kemudian tidak dihargai. Demi ketertiban kita bersama," katanya.

Ia menambahkan terkait penjelasan Saut dan Basariah Pandjaitan akan lebih mudah dipahami bersama jika pimpinan KPK menyiapkan semacam bagan yang jelas prosedur tentang bagaimana aturan ketika aduan masyarakat masuk mana yang dipilah, berapa lama waktu pemilahan itu disebut dengan standar operasional prosedur (SOP).

"Sehingga tidak ada kecurigaan sebagaimana yang dikatakan Ketua Komisi 3 ada laporan lengkap tentang suatu daerah tapi tidak diapa-apakan," ujarnya.

Setelah itu, mikrofon diambil alih oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk menjelaskan bagaimana mekanisme proses pengaduan masyarakat (Dumas) itu. Singkatnya, KPK menerima pengaduan masyarakat melalui berbagai cara sampai 1x24 jam.

"Terkadang masyarakat kalau ada yang kenal dengan salah satu pimpinan, mereka juga langsung mengadukan. Nah, pimpinan kalau menerima laporan masyarakat itu tetap melaporkan ke Dumas juga," kata dia.

Menurut dia, petugas Dumas ada kurang lebih 50 orang yang akan melakukan klarifikasi laporan tersebut. Kemudian, dilakukan juga pengecekan apakah laporan yang diadukan masyarakat itu sudah dilaporkan juga ke lembaga lain atau belum.

"Karena ada juga yang sudah melaporkan misalkan ke Polri atau lainnya, kalau ada ya kita kordinasi setelah kita terima dan telaah," jelasnya.

Termasuk, kata Alexander, kalau ada laporan operasi tangkap tangan (OTT) biasanya kasus penyuapan itu pelapor menginformasikan akan ada orang yang ingin menyerahkan uang.

"Nah petugas Dumas itu akan melakukan klarifikasi juga kepada pelapornya, apakah valid atau tidak. Itu ada prosesnya, tidak cukup satu sampai dua hari," tandasnya. [rok]

Tags

 
x