Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 05:19 WIB

Tidak Heran DPR tak Nyaman Dengan Adanya KPK

Oleh : Happy Karundeng | Selasa, 12 September 2017 | 06:03 WIB
Tidak Heran DPR tak Nyaman Dengan Adanya KPK
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan ia tidak heran jika banyak pihak yang tidak suka dengan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. KPK tidak disukai karena membuat para koruptor di Indonesia tidak duduk nyaman di kursi empuknya.

"Saya tidak heran. Tidak ada yang happy dengan KPK. Mereka ganggu kenyamanan. korupsi itu di circle kekuasan akan ada terus. Koruipsi politis itu nyata. Contohnya dilarang setoran beli perahu saat pilkada, mana ada? semua sekarang setor. Yang begitu didiamkan saja," katanya kepada INILAHCOM, Senin (11/9/2017)

Ia menilai banyak hal yang lebih penting untuk diurusi negara apalagi para wakil rakyat. Tapi jika dipandang dari logika KPK ada sebagai penganggu kenyamanan, tak heran DPR terganggu karena yang bisa OTT anggota DPR adalah KPK.

"Banyak hal yang lebih penting. Yang dilakukan DPR justru perlemah KPK. Tapi dengan logika terbalik, KPK ganggu kenyamanan mereka. Cuma KPK yang bisa OTT DPR, gubernur yang kader partai. Kalau menurut saya tidak heran," ulasnya.

Atas alasan itu lah ia menilai belum ada urgensi untuk melakukan revisi Undang-Undang tentang KPK. Jika nanti dalam penelusuran, ada oknum KPK yang ditemui nakal, Pansus Hak Angket harus keluarkan rekomendasi perbaikan internal.

"Saya tidak lihat urgensi (revisi). Banyak prioritas di republik ini daripada utak atik KPK. Kalau pansus teukan yang negartif, berikan rekoimendasi perbaikan ke internal. Kalau dalam kapal ada copet, kapal ditenggelam? Copet itu harus disadarkan, kalau tidak bisa dikeluarkan, biar kapal itu tetap bersih," harapnya.

Seperti diketahui, sejak Pansus Angket KPK dibentuk, tudingan bahwa DPR ingin membubarkan KPK tidak bisa dihindari, meskipun DPR mengaku ingin memperbaiki internal KPK yang dinilai superbody, Pansus Angket tetap saja dituding ingin melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.

Adapun beberapa contoh kewenangan KPK yang diungkap Pansus Angket KPK seperti pemeriksaan saksi dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum. Kemudian tentang penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan serta rekrutmen penyidik. [hpy]

Komentar

 
x