Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 05:18 WIB

"Dimana Kewenangan KPK Yang di Luar Kontrol?"

Oleh : Happy Karundeng | Selasa, 12 September 2017 | 04:05 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membutuhkan sebuah lembaga kontrol. Menurutnya, publik justru harus bertanya dimana kewenangan KPK yang dianggap ada di luar kontrol saat wacana ini bergulir.

"Pertanyaannya justru publik harus tanya dimana kewenagna KPK yang dianggap eksesif, yang diluar kontrol?" katanya kepada INILAHCOM, Senin (11/9/2017).

Ia juga menyinggung soal dugaan KPK bertindak tebang pilih dalam menyelesaikan kasus korupsi. Menurutnya itu hal yang wajar. Pasalnya kewenagangan KPK yang justru masih kecil. Di tengah banyaknya kasus, dengan kewenangan yang ada KPK baru bisa menyelesaikan sebagian kasus korupsi pilihan.

"Kalau soal tebang pilih itu pilihan lain. Korupsi ini banyak. KPK itu saya ibaratkan sebagai pendekar pedang tunggal. Yang harus ditebas ribuan kasus. Sementara yang bisa ditebas baru puluhan kasus. Jadi tebang pilih. Jadi yang kena OTT yang didahulukan," ujarnya.

"Pertanyaannya apakah KPK tangkap orang dan bukan korupsi. Kalau kemudian tersangka membantah ini itu, semua akan membantah. Udah di penjara aja masih mengaku dizalimi, gada yang ngaku korupsi," sambungnya.

Untuk itu ia juga mengaku kecewa jika KPK terus jadi sasaran. Salah satunya munculnya wacana adanya lembaga kontrol KPK. Menurutnya, banyak hal yang lebih penting diurusi negara daripada soal pembatasan atau pencabutan kewenangan KPK.

"Kenapa kita gak miris, masih banyak hakim dan panitera di OTT. Kok gaada tuntutan bubarkan polisi dan pengadilan, terus rekrut hakim baru. Banyak polisi dan jaksa nakal tapi tidak minta refoirmasi jaksa polisi. Malah KPK yang udah berikan efek jera yang diincar," sesalnya.

Seperti diketahui, sejak Pansus Angket KPK dibentuk, tudingan bahwa DPR ingin membubarkan KPK tidak bisa dihindari, meskipun DPR mengaku ingin memperbaiki internal KPK yang dinilai superbody, Pansus Angket tetap saja dituding ingin melemahkan kewenangan lembaga anti rasuah tersebut.

Adapun beberapa contoh kewenangan KPK yang diungkap Pansus Angket KPK seperti pemeriksaan saksi dilakukan tanpa didampingi kuasa hukum. Kemudian tentang penyadapan yang dilakukan tanpa perintah pengadilan serta rekrutmen penyidik. [hpy]

Komentar

 
x