Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 03:31 WIB

Adhie Massardi Nilai KPK Perlu Diformat Ulang

Oleh : Ivan Setyadhi | Senin, 11 September 2017 | 19:04 WIB
Adhie Massardi Nilai KPK Perlu Diformat Ulang
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi meminta Komisi III DPR RI 'mem-format ulang' Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketimbang membekukannya.

Hal itu disampaikan Adhie disela Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR RI dengan KPK di Gedung DPR hari ini, Senin (11/9/2017).

"Jadi KPK hanya perlu diformat ulang, dan DPR harus mengalokasikan dana besar untuk KPK," katanya.

Salah satu persoalan yang disoroti Adhie adalah terkait keterlibatan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, tapi tak pernah tersentuh.

"Padahal dari skandal penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan, polisi mencatat ada sekitar 150 perusahaan, belasan di antaranya perusahaan besar asing, yang manipulasi pajaknya diarsiteki Gayus," ungkapnya.

Setelah didesak sejumlah LSM dan tokoh pendukungnya, KPK masuk dalam kasus mafia pajak itu, memberikan supervisi kepada Polri.

"Tapi anehnya, setelah KPK masuk belasan perusahaan asing pengemplang pajak itu raib secara misterius," kerutnya.

Adhie mengaku sejak awal memang mengetahui bahwa KPK yang diinisiasi Bank Dunia sebagai bagian dari MoU IMF dengan pemerintah (orde baru) pada 1997, memang didesain hanya untuk memberantas korupsi yang dilakukan pejabat lokal, memberikan jaminan negara-negara donor (Bank Dunia) agar tidak dikorupsi.

Contoh kasus lainnya adalah ketika (MenESDM) Jero Wacik diciduk KPK, melengkapi OTT KPK terhadap Kepala SKK Migas (waktu itu) Rudy Rubiandidi (Agustus 2013), banyak orang menyangka KPK akan segera masuk ke gurita korupsi di sektor migas dan mineral yang dilakukan perusahaan asing raksasa.

"Tapi saya sangat kecewa, karena KPK menghindar dari berurusan dengan perusahaan asing, dan memilih menjebloskan Jero Wacik dengan skandal korupsi ecek-ecek, yakni pemakaian kas operasional kementerian di masa lalu, yaitu di Kementerian Pariwisata," ujar jubir presiden era Gus Dur ini kesal.

Oleh sebab itu, agar lebih produktif dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia, terutama dalam mengamankan kekayaan sumber daya alamnya, Adhie menyarankan kepada Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo, agar mengarahkan rekomendasi Pansus Angket KPK untuk memformat ulang lembaga anti-rasuah.

"Agar tidak ada alasan bagi lembaga ini meminta dana dari asing, sehingga memiliki keberanian menumpas korupsi yang dilakukan perusahaan-perusahaan asing itu," pungkasnya. [ton]

Komentar

 
x