Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 02:30 WIB

Pilkada Jawa Timur 2018

Ini Syarat Calon Independen Pilwali Malang

Oleh : - | Minggu, 10 September 2017 | 18:37 WIB
Ini Syarat Calon Independen Pilwali Malang
(Foto: beritajatim)
facebook twitter

INILAHCOM, Malang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang telah menentukan beberapa persyaratan bagi calon perseorangan atau calon independen yang mau maju dalam Pemilihan Wali Kota Malang pada 2018 mendatang.

Diantaranya, syarat dukungan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jumlah dukungan yang harus dipenuhi bagi para calon perseorangan adalah sebesar 45.844 pemilih atau sebesar 7,5 persen dari total jumlah pemilih.

"Dalam rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden Dan wakil Presiden 2014, pemilih di Kota Malang sebesar 611.246 orang dan 7,5 persennya sebesar 45.844," kata Ketua KPU Kota Malang, Zainudin, Minggu, (10/9/2017).

Ia menjelaskan bagi calon perseorangan harus mendapat dukungan 50 persen dari jumlah kecamatan di Kota Malang dan jumlah dukungan harus merata. Kemudian, Kota Malang ada lima kecamatan dimana jika dikalikan lima dengan perhitungan 50 persen, masing-masing kecamatan hasilnya 2,5 persen di setiap kecamatan.

"Jadi setiap pasangan perseorangan harus memiliki jumlah suara di tiga kecamatan, yang masing-masing sebesar 2,5 persen dari total suara minimum yang dibutuhkan. Jika tidak akan gugur," ujarnya.

Selain itu, Divisi Perencanaan dan Data KPU Kota Malang, Deny Rachmat Bachtiar mengatakan yang perlu menjadi perhatian daftar penduduk potensial pemilih (DP4). Karena berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya menggunakan daftar pemilih tetap. Para pemilih pemula yang sudah memiliki surat keterangan penduduk dan pencatatan sipil bisa menggunakan hak pilih.

"Jadi tidak hanya yang sudah terdaftar di Pilpres 2018 saja suara yang bisa digunakan tapi juga para pemilih pemula yang sudah memiliki surat keterangan penduduk dan pencatatan sipil," katanya.

Deny menyebut data DP4 akan diberikan langsung oleh KPU Pusat. Mekanismenya dari Dispendukcapil Kota Malang, diberikan ke Kemendagri, kemudian KPU Pusat dan ke KPU Daerah.

"Kalau dulu data memang langsung dari Dispendukcapil, tapi sekarang dari Dispendukcapil ke Kemendagri kemudian KPU RI, lalu diserahkan ke KPU daerah," tandasnya.[beritajatim.com]

Komentar

 
x