Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 23:24 WIB

Rohingya Jadi Martir Diskreditkan Pemerintah?

Oleh : R Ferdian Andi R | Jumat, 8 September 2017 | 19:27 WIB
Rohingya Jadi Martir Diskreditkan Pemerintah?
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melansir bila isu Rohingya dimanfaatkan untuk mendelegitimasi pemerintahan Joko Widodo. Hal tersebut terungkap dari linimasa yang tersebar di jejaring media sosial Twitter.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Tito Karnavian mengungkapkan bila persoalan Rohingya menjadi isu yang dimanfaatkan oleh mayoritas warganet yang mengaitkan masalah Rohingya untuk pemerintah dan Presiden Joko Widodo. "Ternyata sebagian besar lebih banyak mengaitkan permasalahan Rohingya dengan pemerintah dan Presiden," sebut Tito di Mabes Polri, Selasa (5/9/2017).

Pernyataan Tito itu mendasari pada analisa Ismail Fahmi, seorang analis di media sosial dengan memanfatkan perangkat lunak untuk melihat percakapan yang beredar di media sosial khususnya Twitter. Menurut Tito, pada kenyataannya persoalan krisis etnis Rohingya dimanfaatkan untuk antipati terhadap pemerintah. "Isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam, umat Islam di Indonesia untuk antipati terhadap pemerintah," urai Tito.

Dia menyebutkan pola yang terjadi dalam kasus Rohingya merupakan pola lama yang juga digunakan dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu yang dimanfaatkan untuk menyerang pemerintah. "Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng," ungkap Tito.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyangkal analisa yang disampaikan Kaporli Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Menurut dia, aksi keprihatinan yang muncul di tengah-tengah masyarakat merupakan masalah universal. "Kalau kemudian ini dianggap mengarah untuk kapitalisasi mendiskreditkan pemerintah, itu berlebihan. Saya gagal paham," ujar Kharis di Jakarta, Jumat (8/9/2017).

Politisi PKS ini menyayangkan pendekatan yang dilakukan Kapolri merespons reaksi masyarakat terhadap tragedi kemanusiaan Rohingya. Semestinya, kata Kharis, Kapolri membuat pernyataan silakan berdemo untuk mengekspresikan keprihatinan, namun kalau merusak baru ditangani Polri. "Saya yakin mereka tidak akan merusak. Ini aksi keprihatinan tapi ditanggapi berlebihan," sesal Kharis.

PKS sebagai salah satu partai yang paling keras dalam merespons kasus Rohingya menampik keras bila sikap protesnya terhadap kekerasan yang menimpa etnis Rohingya sebagai sikap antipemerintah. "Tidak ada sama sekali menyerang pemerintah. Kita mengajak pemerintah untuk prihatin lagi dan itu direspons Jokowi saya juga koordinasi dengan Menlu. Jadi sama sekali tidak ada urusan dengan pemerintah," tandas Kharis.

Terkait dengan analisa konten sosial media yang dijadikan rujukan Kapolri, Kharis mengatakan hasil analisa sangat tergantung dengan obyek yang dianalisa, sampel dan pisau alat analisa. Menurut dia, dalam menganalisa suatu obyek sangat ditentukan dengan metode yang diterapkan dalam menganalisa. "Saya ini juga peneliti. Analisa itu tergantung obyek yang dianalisa, sampel yang dianalisa dan pisau alat analisa," tegas doktor di bidang akuntansi ini.

Pernyataan Kapolri ini makin menghangatkan tensi politik di Tanah Air. Percakapan di media sosial terkait persoalan Rohingya yang bernada kritik terhadap sikap pemerintah yang dianggap kurang cepat dalam merespons, apakah bisa diartikan sebagai bentuk delegitimasi terhadap pemerintah?

 
x