Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 25 November 2017 | 03:29 WIB

Penyadapan KPK Tak Boleh Sewenang-wenang

Oleh : Ray Muhammad | Jumat, 8 September 2017 | 06:00 WIB
Penyadapan KPK Tak Boleh Sewenang-wenang
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pakar Hukum Universitas Indonesia (UI) Teuku Nasrullah menilai perlunya penguatan pencegahan tindak pidana korupsi di seluruh lembaga melalui produk hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, lanjutnya, produk hukum tersebut jangan sampai menyimpang dan hanya mengikuti nafsu sesaat dari lembaga antirasuah terhadap perkara korupsi yang ditangani oleh mereka.

"Harus diingat bahwa persoalan korupsi di Indonesia masih merajalela di semua sektor. Oleh karena itu, bukan hanya pemberantasan dan penindakan tapi juga pencegahan korupsi di semua sektor harus diperkuat, termasuk produk-produk hukum dan penguatan kelembagaan pencegahan korupsi. Produk-produk hukum yang dihasilkan itu harus benar. Jangan produk hukum emosional," tutur Nasrullah kepada INILAHCOM, Jakarta, Kamis (7/9/2017).

Ia memaparkan, Undang-undang KPK lahir ketika permasalahan korupsi di Indonesia sudah sedemikian dahsyatnya dan membuat rakyat Indonesia marah. Sehingga, saat itu dibuatlah draft Undang-undang KPK.

"Draft yang ada, saat itu dikirim ke beberapa perguruan tinggi. Pusat Pengkajian Sistem Peradilan Indonesia melakukan pengkajian di UI (Universitas Indonesia) dan menganalisanya. Analisa kami mengatakan sangat banyak persoalan hukum yang terkandung didalam draft itu," jelasnya.

Aturan kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan yang ada didalam draf tersebut pun diakui Nasrullah memiliki sejumlah kekurangan. Kewenangan penyadapan oleh KPK tidak diatur didalam hukum acaranya.

"Di belahan dunia manapun saat ini, penyadapan itu masuk dalam hukum acara. Diatur dalam hukum acara tetapi dibatasi untuk tindak pidana korupsi, pencucian uang, illegal fishing, perdagangan manusia, terorisme hingga narkoba. Antara lain itu tindak pidana yang boleh dilakukan penyadapan tapi diatur hukum acara sedemikian rupa dalam Undang-undang," ungkapnya.

Ia pun tak menampik bahwa saat ini KPK terkesan sewenang-wenang dalam menjalankan kewenangan penyadapan yang dimiliki lembaga tersebut saat menerapkannya di lapangan.

"Tidak boleh penyadapan suka-suka, seenaknya lembaga yang menyadap. Kalau sekarang hukum acara penyadapan belum ada. Digunakanlah SOP yang dibuat KPK. Ini yang harus dibenahi. Kewenangan penyadapan harus melekat, tapi sekarang ada kesalahan produk hukum," tandasnya.

Selain penyadapan, lanjutnya, kewenangan dilarang menghentikan penyidikan juga dinilai sebagai salah satu kekurangan Undang-undang KPK saat ini.

"Itu bertentangan dengan sistem. Tidak sesuai sistem penghentian penyidikan itu," ucap pria yang juga dosen hukum pidana UI ini. [rym]

Komentar

 
x