Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 19:41 WIB

Sidangkan Perkara yang Sudah Inkracht

Enam Hakim Agung Diadukan ke KY‎

Oleh : Ajat M Fajar | Kamis, 7 September 2017 | 23:14 WIB
Enam Hakim Agung Diadukan ke KY‎
(Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Enam Hakim Agung dan dua Panitera Pengganti (PP) dilaporkan ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik.

Pasalnya para hakim tersebut mengadili kembali perkara yang sebenarnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Enam hakim agung yang dilaporkan yakni Zahrul Rabani, DR. Ibrahim, DR Yakup Ginting, Is Sudaryono, DR. HM. Hary Djatmiko, DR. H Supandi. Adapun dua panitera yang dilaporkan yakni Ni Luh Perginasari Artitah dan Ruth Endang Lestari.

Adapun yang menjadi pelapor yakni Nogo Boedi Soegiarto warga Jatinegara, Jakarta Timur. Nogo merupakan ahli waris dari Alm Budi Purnama, pemilik tanah seluas 2.138 meter persegi yang terletak di Jalan Mayjend DI Panjaitan, Jatinegara.

"Saya tidak mengerti, negara sudah merdeka 72 tahun, tapi ada majelis hakim memutus perkara yang sudah inkracht diadili kembali. Kok bisa," kata Nogo di kantor KY, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2017)

Kasus bermula saat kepemilikan tanah tersebut disengketakan terkait kepemilikan sertifikat antara ahli waris dengan Hindharto Budiman. Singkatnya kubu ahli waris memenangkan sengketa tersebut sebagaimana putusan MA No. 725 PK/Pdt/2008 tertanggal 24 Februari 2009.

Begitu pula dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga dimenangkan oleh ahli waris. Namun ternyata kubu Hindharto tak puas dan menggugat kembali perkara yang sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan putusannya hingga Peninjauan Kembali (PK) juga ditolak.

"Tanah tersebut milik Almarhum Budi Purnama, ayah saya dan keluarga saya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap," sambungnya.

Tak terima gugatannya ditolak Hindharto lalu mengajukan upaya PK lagi dan anehnya menurut Nogo dikabulkan oleh hakim MA.

"Sudah jelas tindakan dalam putusan PK telah disetting atau dirancang dari awal sejak awal permohonan PK oleh Hindharto Budiman melalui kuasa hukumnya," imbuhnya.

Atas dasar itu, lanjut Nogo, pihaknya melaporkan para Hakim Agung yang mengabulkan permohanan PK yang dimohonkan oleh Hindharto Budiman ke Komisi Yudisial.

Sementara itu pengamat hukum Iqbal Daud Hutapea menjelaskan jika ada perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap namun disidangkan kembali (nebis in idem) maka Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung harus turun tangan.

"Patut diduga ada dugaan lain dan sekaligus dugaan pelanggaran pedoman perilaku hakim dan kode etik hakim, " kata Iqbal mengacu pada pasal 76 ayat 1 KUHPidana yang menyatakan perkara yang sudah diadili dan berkekuatan hukum tetap, tidak dapat diadili kembali.[jat]

Tags

 
x