Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Rabu, 20 September 2017 | 23:24 WIB

Bila 'Wakil Tuhan' Tertangkap Tangan Suap

Oleh : R Ferdian Andi R | Kamis, 7 September 2017 | 17:45 WIB
Bila 'Wakil Tuhan' Tertangkap Tangan Suap
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Berita soal hakim tertangkap tangan bukanlah hal yang baru. Lambat laun, imunitas publik atas pemberitaan soal operasi tangkap tangan para wakil tuhan kian kebal lantaran tidak sedikit hakim terjerat kasus korupsi dan kolusi.

Komisi Pembernatasan Korupsi (KPK) membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan kepada hakim dan panitera serta sejumlah pihak di Bengkulu, Kamis (7/9/2017). Informasi yang beredar, sebanyak lima orang ditangkap dalam operasi penindakan tersebut. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengkonfirmasi tentang operasi tersebut. "Benar. KPK juga mengamankan hakim," ujar Febri saat dikonfirmasi, Kamis (7/9/2017).

Peristiwa ini menambah daftar panjang aparat lembaga peradilan tersangkut kasus korupsi dan kolusi. Padahal belum lama ini, KPK juga telah melakukan OTT terhadap panitera pengganti di PN Jakarta Selatan.

Juru Bicara Komisi Yudisial Farid Wajdi mengatakan operasi tangkap tangan yang menimpa hakim tindak pidana korupsi dan panitera di Bengkulu membuktikan sistem pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung tidak berjalan dengan baik. "Ini membuktikan bahwa sistem pengawasan MA terhadap sekitar 7.600 hakim dan 22.000 aparatur pengadilan serta 840 pengadilan tidak berjalan dengan baik," ujar Farid dalam siaran persnya, Kamis (7/9/2017).

Dia tidak sepakat bila penangkapan sejumlah aparat di lingkungan peradilan disebut sebagai oknum. Mantan Dekan FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara itu menilai situasi tersebut karena sistem pembinaan yang tidak berjalan dengan baik di tubuh MA. "Ini bukan lagi "oknum", tapi ada sistem pembinaan yang tidak berjalan dengan baik di MA," tambahnya.

Aktivis Muhammadiyah ini membuka sejumlah data terkait tersangkutnya aparat di lingkungan peradilan dalam kasus korupsi. Selama 2016, kata Farid, Komisi Yudisial mencatat sebanyak 28 orang aparat pengadilan yang terdiri dari hakim, panitera dan pegawai lainnya yang terkena OTT KPK.

Oleh karenanya, Farid meminta Pimpinan MA dapat memimpin upaya bersih-bersih dan pembenahan internal. Menurut dia, MA harus mampu meyakinkan dirinya dan publik bahwa perbuatan merendahkan profesi dan lembaga peradilan adalah perbuatan tercela. "Itu juga menjadi biang pengkhianatan yang mesti dicari jalan keluarnya," tandas Farid.

Sungguh ironi, Hakim yang merupakan pemutus keadilan bagi pencari keadilan namun justru terlibat dalam praktik korupsi maupun suap. Upaya nyata harus muncul dari lembaga MA untuk memastikan di jajaran lembaganya memiliki prinsip antikorupsi. Di sisi lain, praktik yang menimpa sejumlah hakim ini justru menjadi peristiwa kontraproduktif di tengah DPR menyiapkan UU Jabatan Hakim yang diharapkan untuk memperkuat profesi jabatan hakim.

Tags

 
x