Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Minggu, 24 September 2017 | 03:09 WIB

Pernyataan Agus Terkait Pansus Dinilai Tidak Tepat

Oleh : Indra Hendriana | Kamis, 7 September 2017 | 03:10 WIB
Pernyataan Agus Terkait Pansus Dinilai Tidak Tepat
Ketua KPK Agus Rahardjo - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang bakal menjerat seluruh anggota Pansus Hak Angket KPK dengan Pasal 21 UU Tipikor atau menghalang-halangi penyidikan menuai protes.

Meski begitu, pernyataan Agus dinilai wajar lantaran tidak baik memahami hukum secara baik. Sebab. Pansus Hak Angket KPK tidak bisa dijerat dengan hukum lantaran mereka tengah menjalankan tugasnya sesuai undang-undang.

"Iya itulah penegak hukum itu harus orang ahli hukum gitu ya," kata Pengamat hukum dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Muzakir pada INILAHCOM, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Menurut dia, tidak seharusnya Agus tidak mengeluarkan pernyataan tersebut. Pernyataan yang menimbulkan permasalahan baru. Sehurusanya KPK fokus saja dalam penanganan perkara korupsi.

"Itulah rusaknya penegakan hukum di Indonesia ditangani oleh yang bukan ahlinya," kata dia.

Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan mengenakan pasal 21. Upaya itu diambil karena tindakan yang dilakukan Pansus Angket KPK selama ini dianggap menghambat penegakan hukum yang tengah dilakukannya, terutama dalam kasus korupsi e-KTP.

Ia menjelaskan pasal yang mengatur obstruction of justice tertuang dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun bunyi Pasal 21 itu adalah setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000 dan paling banyak Rp 600.000.000.[ind]

 
x