Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 09:52 WIB

DPR Usul Pejabat Kemenhub Diambil dari Internal

Oleh : - | Rabu, 6 September 2017 | 20:21 WIB
DPR Usul Pejabat Kemenhub Diambil dari Internal
Anggota Komisi V DPR, Anton Sihombing - (Foto: Istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan berani mengambil langkah konkret yang membesarkan pelayaran dan kemaritiman Indonesia, salah satunya menempatkan sosok profesional dalam jabatan strategis.

Anggota Komisi V DPR, Anton Sihombing menyoroti beberapa hal, antara lain sistem pendidikan maritime yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan. Badan Pengelola SDM Kementerian Perhubungan jauh tertinggal dibanding negara lainnya.

"Tak hanya itu, perusahaan pelayaran kita sudah jauh ketinggalan dibanding negara-negara lain seperti Jerman bahkan Vietnam. Saat ini, negara yang lagi leading pengembangan maritime adalah Korea," kata Anton saat rapat dengar pendapat dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Gedung DPR, Rabu (6/9/2017).

Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kemaritiman ini menjelaskan untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan di poros maritime, maka negeri ini memerlukan sosok-sosok yang profesional untuk ditempatkan pada jabatan strategis.

Anton berharap Badan Pengelola SDM Kementerian Perhubungan mengirimkan para kader terbaik ke International Maritime Organization (IMO). Karena menurut dia, selama ini Departemen Perhubungan tidak suka menempatkan orang-orang yang berpendidikan laut jadi pejabat.

"Pendidikan kemaritiman kita sangat jauh tertinggal apalagi dibandingkan dengan kondisi negara kita maritim atau terbesar di dunia," ujarnya.

Di samping itu, Anton juga mempertanyakan assesment Sekjen Kementerian Perhubungan untuk eselon satu berasal dari badan usaha milik swasta. Anton melihat yang mau jadi Dirjen Perhubungan laut kedepan harus memiliki nurani, kebatinan, tertanam akan memajukan maritim bangsa ini.

"Saya minta the rigth man and the rigth place. Kemenhub harus mampu mendidik dan mengkader pegawainya jadi dirjen, jangan sampai kejadian kapal tenggelam di Tarakan Kalimantan Timur terjadi lagi karena syahbandar utamanya tidak tahu tentang kapal," jelas dia.

Menurut dia, hanya di Indonesia master syahbandar dijabat sarjana hukum dan hanya di Indonesia Ketua Mahkamah Pelayaran berasal dari insinyur. "Dimana pun tak ada. Ketua Mahkamah Pelayaran itu harus captain kapal. Jangan dikotorilah negara maritime kita ini," katanya.

Selain itu, Anton mengatakan terobosan-terobosan ini harus diperhatikan oleh Menteri Perhubungan untuk mewujudkan nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan bukan angan-angan.

"Untuk itu, perlu menempatkan sumber daya manusia yang capable, profesional dan memiliki integritas di Kemenhub. Saya kira apa yang terjadi di Dirjen Perhubungan Laut (operasi tangkap tangan KPK) hanya bagian kecil itu dari sejumlah kasus di kementerian itu," tandasnya. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x