Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 18:39 WIB

Mencermati 'Pertarungan' KPK Vs Pansus Angket DPR

Oleh : R Ferdian Andi R | Rabu, 6 September 2017 | 17:35 WIB
Mencermati 'Pertarungan' KPK Vs Pansus Angket DPR
(Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Panitia Khusus Hak Angket KPK DPR RI semakin menunjukkan gregetnya untuk memenangkan pertarungan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nasib KPK pun tengah dipertaruhkan.

Sejumlah persoalan krusial yang diungkap Pansus Hak Angket KPK DPR RI, suka tidak suka, telah mendelegitimasi institusi KPK. Padahal, penilaian publik terhadap KPK selama ini merupakan lembaga yang nyaris tidak ada cela.

Ketua Setara Institute Hendardi berpendapat sebaiknya DPR dan KPK menahan diri untuk menyampaikan pendapat di publik. Menurut dia, kedua institusi itu lebih baik tidak saling mengunci dengan mengesankan adu kuasa antarlembaga. "Baik KPK maupun Pansus Angket sebaiknya menahan diri untuk tidak saling adu kuasa," ujar Hendardi di Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Hendardi menyebutkan sejumlah langkah Pansus Hak Angket DPR justru menjadi ajang untuk menyebar opini yang membuat rusak citra KPK. Ia menyebut kehadiran sejumlah lembaga penegak hukum seperti jaksa dan hakim di Pansus Hak Angket KPK hanyalah bentuk untuk membenturkan aparat penegak hukum. "DPR secara eksplisit telah membenturkan organ-organ penegak hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," tegas Hendardi.

Oleh karenanya, Hendardi meminta Presiden Jokowi untuk turun tangan terkait persoalan yang kini menimpa di KPK. Ia mengusulkan agar presiden mendisiplinkan anggota partai koalisi terkait keberadaan Hak Angket KPK DPR RI. "Jokowi tidak bisa terus berdiam dengan alasan Pansus Hak Angket adalah domain DPR, karena Jokowi memiliki sumber daya politik untuk menyelamatkan upaya-upaya pelemahan KPK," sebut Hendardi.

Jika melihat perkembangan terkini, sejumlah persoalan yang diungkap di dalam Pansus Hak Angket KPK secara tidak langsung telah mendelegitimasi institusi KPK. Meskipun, hingga saat ini berbagai informasi yang cenderung memberi citra negatif ke KPK tersebut belum terkonfirmasi secara formal oleh KPK. Sikap KPK yang enggan menghadiri undangan Pansus Hak Angket KPK semakin menambah keruwetan persoalan ini.

Di sisi lain, antusiasme publik terhadap persoalan yang menimpa KPK juga tidak semassif saat era konflik "cicak versus buaya" pada 2009 silam. Kala itu, dukungan publik terhadap KPK cukup masif yang dimulai dari dukungan di media sosial. Saat itu di sejumlah saluran media sosial, persoalan KPK pernah menduduki topik pembicaraan warga net alias menjadi trending topic.

Komentar

 
x