Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 02:37 WIB

DPR Dorong RUU Penyadapan Segera Dilakukan

Oleh : Agus Irawan | Rabu, 6 September 2017 | 17:05 WIB
DPR Dorong RUU Penyadapan Segera Dilakukan
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani - (Foto: Inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani akan mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

"Kebetulan saya di komisi III DPR menjadi PO dalam mengembangkan gagasan, RUU Penyadapan, karena aturan penyadapan di setiap lembaga penegakan hukum sangat berbeda -beda," kata Arsul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Politisi PPP ini menjelaskan jika RUU Penyadapan adalah sebagai tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bila penyadapan perlu diatur di UU. Sehingga seluruh penegak hukum dalam melakukan penyadapan perlu mengacu pada aturan tersebut.

"Bila sudah dibuat sendiri, maka seluruh lembaga penegak hukum harus taat, tidak ada yang specialis urusan penyadapan," ungkapnya.

Bahkan, kata dia, Komisi III DPR DPR akan menggelar focus grup dicussion (FGD) agar mensosialisasikan evaluasi reformasi penegakan hukum di bidang tindak pidana korupsi.

"Masing-masing lembaga seperti kepolisian, KPK dan kejaksaan mempunyai kewenangan yang sama atas hal pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Dia menyebutkan jika dalam prolegnas tahun 2015-2019, revisi UU Polri, UU Kejaksaan dan UU KPK tercantum soal penyadapan. Sehingga dengan revisi UU supaya tidak ada satu lembaga yang lebih kuat dibanding dengan lembaga hukum lainnya.

"Kalau soal Prolegnas 2015-2019 pasti ada revisi UU Polri, revisi UU KPK, serta revisi UU Kejaksaan, revisi MA, semua ada, maka Komisi III tidak dapat langsung masuk setelah KUHP, agar cara pandang tidak parsial," ujarnya.[jat]

Komentar

 
Embed Widget

x