Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 18:42 WIB

DPR Akan Evaluasi Keberadaan Hakim Ad Hoc

Oleh : Agus Iriawan | Rabu, 6 September 2017 | 15:35 WIB
DPR Akan Evaluasi Keberadaan Hakim Ad Hoc
Anggota Komisi III DPR Adies Kadir - (Foto: istimewa)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Adies Kadir mengatakan, Komisi III akan mengevaluasi terkait keberadaan hakim ad hoc dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim.

Adies mengaku biaya rekrutmen hakim ad hoc sangat tinggi, selain itu kapasitas hakim ad hoc yang mempunyai spesialis di bidang-bidang tertentu sehingga dimiliki hakim pada umumnya.

"Jadi hakim ad hoc adalah hakim kontrak, karena mereka dibutuhkan oleh Mahkamah Agung untuk mengisi bidang-bidang seperti hamim pajak, hakim tipikor, hakim perikanan, dan lainnya, " kata Adies di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Dia menjelaskan jika para hakim umum telah menguasai di berbagai bidang tertentu, sehingga hakim ad hoc tidak dibutuhkan.

Dalam pembahasan RUU Jabatan Hakim, keberadaan hakim ad hoc akan dievaluasi. Sementara itu guna memperkuat diberbagai bidang, maka hakim akan diberikan sertifikat sesuai bidangnya.

"Hakim spesialis pajak akan didik di pendidikan pajak dan mendapatkan sertifikat spesialis pajak,serta untuk bidang lainnya, jadi nanti hakim bisa direkrut dari awal hingga disekolahkan agar memiliki spesialis di bidangnya," ungkapnya.

Masa pensiun hakim ad hoc yang tidak terbatas, maka berbeda dengan masa pensiun hakim agung yang sampai umur 70 tahun.

"Hakim Agung hanya sampai usia 70 tahun, tapi hakim ad hoc tidak terbatas usianya," tegasnya. [rok]

Tags

Komentar

 
x