Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Selasa, 26 September 2017 | 03:31 WIB

KPK Dikhawatirkan Memasuki Senja Kala

Oleh : R Ferdian Andi R | Selasa, 5 September 2017 | 17:55 WIB
KPK Dikhawatirkan Memasuki Senja Kala
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Pergerakan Parlemen melalui Pansus Angket KPK DPR RI kian maju. Sejumlah temuan diungkap di publik. Di sisi lain, KPK justru membuat blunder yang kontraproduktif. Salah satu yang bisa diharapkan bagi KPK adalah Mahkamah Konstitusi (MK).

Sejumlah temuan Pansus Angket KPK mengkonfirmasi sejumlah kejanggalan kerja di internal lembaga antirasuah. Puncaknya kehadiran Direktur Penyidik (Dirdik) KPK Brigjend (Pol) Aris Budiman yang mengungkap jeroan KPK. Dirdik KPK mengungkap sejumlah persoalan manajerial di internal KPK termasuk rivalitas antarpenyidik di lembaga superbody itu.

Sayangnya, sejumlah hal yang mencuat di panggung Pansus Angket KPK DPR RI tidak dapat terklarifikasi dengan baik oleh KPK. Penolakan KPK terhadap undangan Pansus KPK DPR RI menjadikan informasi menjadi tidak berimbang. Situasi ini bertambah runyam dengan pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang mewacanakan penerapan Pasal 21 UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam ketentuan tersebut terdapat ancaman sanksi pidana kepada pihak yang menghalang-halangi penyidikan dan penuntutan. Pansus Hak Angket KPK, dalam pandangan Agus, dinilai telah menghalang-halangi proses penyidikan atas kasus korupsi yang saat ini tengah diungkap KPK.

Ketua Pansus Hak Angket KPK DPR RI Agun Gunandjar Sudarsa menjawab diplomatis saat ditanya tentang peluang rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Hak Angket KPK terhadap KPK terkait penghapusan kewenangan yang dimiliki lembaga antrasuah seperti penuntutan dan penyelidikan. "Berbagai kemungkinan semuanya bisa. Dari A-Z itu bisa," sebut Agun di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Agun menjelaskan pihaknya menjadwalkan memanggil KPK pada pekan depan untuk mengkonfirmasi sejumlah temuan yang ditemukan di Pansus Angket KPK. Politisi Partai Golkar ini menyinggung soal nota kesepahaman yang diteken KPK dan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Polri.

"Dalam praktiknya ternyata berdasarkan laporan yang disampaikan dari forum kemarin yang disampaikan Persatuan Jaksa Indonesia, nyata sekali bahwa nota kesepahaman yang ditandatangani pimpinan KPK, Kapolri maupun Jaksa Agung sudah dilanggar," beber Agun.

Sementara terpisah anggota DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan DPR berhak melakukan angket terhadap kebijakan pemerintah maupun terhadap pelaksanaan UU. Menurut dia, DPR memiliki kewenangan untuk melakukan hak angket terhadap KPK. Ia beralasan hal yang sama pernah DPR lakukan seperti hak angket Century terkait dengan lembaga Bank Indonesia (BI), Pansus Hak Angket Data Pemilih Tetap (DPT) terhadap KPU.

Sejumlah pegawai KPK melakukan uji materi terhadap Pasal 79 ayat (3) UU MPR, DPRD, DPD dan DPRD terkait kewenangan DPR melakukan hak angket terhadap KPK. Permohonan pegawai KPK dimaksudkan agar hak angket KPK yang dilakukan DPR dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Jika melihat situasi saat ini, satu-satunya cara KPK agar selamat dari senja kala yang terjadi saat ini dengan mengharap putusan MK yang sesuai dengan permohonan pemohon. Jika proses angket ini terus berjalan, senja kala KPK benar-benar di depan mata.

 
x