Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 23 April 2018 | 18:11 WIB
 

KAI Minta Advokat Myanmar Seret Pembantai Rohingya

Oleh : - | Selasa, 5 September 2017 | 14:35 WIB
KAI Minta Advokat Myanmar Seret Pembantai Rohingya
(Foto: istimewa)

INILAHCOM, Jakarta - Kongres Advokat Indonesia (KAI) mendesak pemerintah Myanmar menyeret para pelaku pembantaian, termasuk Bikshu Wirathu, ke meja hijau dan memberi hukuman yang seberat-beratnya.

Demikian terungkap dalam surat DPP Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang ditujukan kepada Myanmar Bar Association di Yangon, sebuah organisasi advokat Myanmar, Selasa (5/9/2017). Surat ditandatangani Ketua KAI H Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dan Sekjennya, Aprillia Supaliyanto.

KAI memiliki anggota sekitar 25.000 advokat tersebar di seluruh Indonesia berharap Myanmar Bar Association dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sebagai organisasi advokat yang menjunjung tinggi keadilan, demokrasi dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

"Kami sebagai organisasi advokat yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal menyatakan protes keras kepada pemerintah Myanmar. Sebagai Organisasi Advokat pejuang yang menghargai hak-hak asasi manusia dan tunduk kepada UDHR serta berbagai konvensi yang terkait dengan pelanggaran hak-hak asasi manusia, kami meminta kepada rekan kami Myanmar Bar Association untuk menyuarakan tuntutan kami," ungkapnya.

Tuntutannya yakni:

1. Meminta kepada Pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan tindakan biadab yang melecehkan harkat dan martabat kemanusiaan dengan melakukan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya;

2. Menyeret para pelaku pembantaian tersebut, termasuk Bikshu Wirathu, ke meja hijau dan memberi hukuman yang seberat-beratnya.

3. Mendesak pemerintah Myanmar untuk segera memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya.

KAI juga merekomendasikan kepada Perserikatan Bangsa Bangsa dan ASEAN untuk:

1. Mendesak kepada Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menyelidiki dan mengambil tindakan obyektif dan tegas kepada pemerintah Myanmar, dan menyeretkan para pelaku kejahatan ke Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan kemanusiaan terbesar pada abad ini.

2. Mendesak kepada pemberi hadiah Nobel Perdamaian agar mencabut Nobel Perdamaian yang pernah diberikan kepada Aung San Syuu Kyi.

3. Menghimbau kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, ASEAN maupun organisasi international lainnya untuk memberikan bantuan atas segala keperluan yang dibutuhkan bagi etnis Rohingya.

"Sebelum korban semakin banyak berjatuhan, kami mohon Myanmar Bar Association untuk dapat menyerukan penghentian atas penindasan terhadap hak-hak asasi manusia," tandas KAI.

Komentar

 
Embed Widget

x