Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Senin, 20 November 2017 | 18:40 WIB

KPK Bisa Blunder, Jerat Pidana Pansus Angket KPK

Oleh : R Ferdian Andi R | Senin, 4 September 2017 | 19:57 WIB
KPK Bisa Blunder, Jerat Pidana Pansus Angket KPK
(Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melempar ancaman terhadap Pansus Hak Angket KPK DPR RI. Para anggota Pansus Hak Angket DPR RI itu diancam dijerat dengan pasal menghalangi-halangi proses penyidikan kasus korupsi.

KPK mengancam Pansus Angket KPK dengan pasal 21 UU No 20 Tahun 2001 tentang "Obstruction of Justice" terkait sikap kerjanya yang dinilai menghalang-halangi proses penyidikan dan penuntutan atas perkara yang saat ini dihadapi KPK. "Kalau begini terus, obstruction of justice kan bisa kita terapkan. Karena kita sedang menangani kasus yang besar selalu dihambat," ujar Agus Rahardjo akhir Agustus lalu di Kantor KPK.

Ketentuan yang dimaksud Agus tersebut tercantum di pasal 21 UU No 20 Tahun 2011 terkait dengan ketentuan merintangi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka ancamannya pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun serta denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Namun, rupanya ancaman yang disampaikan langsung Ketua KPK Agus Rahardjo itu justru direspons dengan aksi sarkasme anggota Pansus Angket KPK DPR RI. Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu justru menantang dengan datang ke KPK membawa koper dengan maksud menyerahkan diri ke KPK terkait ancaman pidana oleh Ketua KPK.

"Saya ingin menyikapi pernyataan Ketua KPK Agus Raharjo yang mengatakan akan mengenakan pasal Obstruction Of Justice terhadap Pansus Hak Angket," ujar Masinton di depan gedung KPK, Senin (4/9/2017).

Masinton menegaskan apa yang dilakukan Pansus Angket KPK sama sekali tidak melanggar hukum apalagi menghalang-halangi proses penyidikan di KPK. Dia secara tegas menantang Agus Rahardjo untuk mengenakan rompi oranye ke dirinya.

Sementara Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai pernyataan Ketua KPK offside terkait dengan obstruction of justice. Kerja DPR, kata Bambang dilindungi UU dengan memiliki hak imunitas dalam menjalankan tugasnya baik perkataan dan perbuatan sepanjang terkait kerja parlemen. "Pansus ini dibekali dengan legalitas yang cukup kuat. Sudah masuk dalam berita negara dan Jaksa Agung dan Kapolri mendukung keberadaannya," sebut Bambang

Usulan penerapan ketentuan obstruction of justice ini sebelumnya juga diberikan mantan pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji. Menurut dia apa yang dilakukan Pansus Angket DPR RI merupakan upaya merintangi penyidikan.

Sikap KPK yang ingin menjerat Pansus Angket KPK dengan obstruction of justice justru memperuncing persoalan. Padahal, Pansus Hak Angket KPK DPR RI faktanya telah bekerja mengundang sejumlah pihak untuk diminta keterangan. Berbagai lembaga negara hadir memenuhi undangan Pansus Angket KPK. Sikap KPK yang cenderung menghindari dari Pansus Hak Angket KPK ini justru kontraproduktif bagi KPK.

Komentar

 
x