Logo Inilah Round Logo Inilah Letter

Find and Follow Us

Sabtu, 18 November 2017 | 05:59 WIB

Bamsoet Sebut Pernyataan Ketua KPK Keliru

Oleh : Indra Hendriana | Senin, 4 September 2017 | 17:42 WIB
Bamsoet Sebut Pernyataan Ketua KPK Keliru
Anggota Pansus Hak Angket KPK, Bambang Soesatyo (Bamsoet) - (Foto: inilahcom)
facebook twitter

INILAHCOM, Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya tengah mempertimbangkan menggunakan Pasal 21 UU Tipikor atau menghalang-halangi penyidikan kasus hukum pada anggota Pansus Hak Angket KPK.

Menanggapi hal ini anggota Pansus Hak Angket KPK, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo itu keliru. Sebab, anggota DPR yang tengah menjalankan tugasnya punya kekebalan hukum.

"Dalam UU 1945 jelas disebutkan DPR punya hak imunitas dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dia (dpr) tidak bisa dituntut dalam perkataan dan perbuatan sejauh melakukan tugas-tugas parlemen," kata Bamsoet di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2017).

Terlebih, Politikus Golkar itu menyebut, Pansus Hak Angket KPK dibentuk bukan serampangan. Melainkan berdasarkan Undang-undang.

"Kemudian, pansus dibekali legalitas yang cukup kuat. Sudah masuk dalam berita negara dan Jaksa Agung, Kapolri mendukung pansus, hanya KPK saja enggak mau. Jadi tidak ada alasan menurut saya, menghindar dari pansus atau bahkan mengkriminalisasinya," ujar dia.

Dengan begitu, dia meminta pihak yang memberikan informasi kepada pimpinan KPK belajar kembali mengenai undang-undang. "Menurut saya, mungkin yang bisikinnya salah. enggak baca buku," ungkapnya.

Pasal yang mengatur obstruction of justice tertuang dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Korupsi. Pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat orang yang sengaja merintangi atau menggagalkan, secara langsung atau tidak langsung, baik pada proses penyidikan, penuntutan, maupun dalam proses persidangan, yang dilakukan oleh penegak hukum.

Hukuman terhadap orang yang terbukti melakukan hal itu, paling singkat tiga tahun penjara dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp150 juta. [ton]

Komentar

 
Embed Widget

x